Polewali, INFO_PAS – Seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (ASN) Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali harus menjaga netralitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
Hal itu ditegaskan oleh Kabapas Polewali, Muhammad Basri didepan jajaran saat pimpin apel pagi pegawai di halaman kantor Bapas Polewali.
“Sebagai pelayan publik, kita memiliki tanggung jawab untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Ini tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya.
Muhammad Basri juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tidak ada toleransi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas. Sanksi tegas akan diberikan demi menjaga marwah dan integritas lembaga,” tambahnya.
Tak lupa, Kabapas menekankan larangan bagi pihaknya untuk terlibat dalam kampanye politik, termasuk menggunakan fasilitas atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik pribadi.
“Penting bagi kita untuk menjaga integritas lembaga serta memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan,” tutupnya.
Sementara, Pamuji Raharja, Kakanwil Kemenkumham Sulbar juga gencar mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menjaga netralitas para pegawai agar tidak menganggu proses pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar.
“Jaga netralitas agar kita tetap mampu bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik”. tutup salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu. (am)
#MenkumhamRI #Supratman #PamujiRaharja #KamiPasti #KanwilKemenkumhamSulbar #KanwilSulbar #KemenkumhamSemakinPasti #KumhamPasti #KumhamSulbar #NewsKemenkumham @Kumham_Sulbar @NewsKemenkumham
