MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mamuju ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta bersama dengan anggota legislatif lainnya serta dihadiri langsung oleh Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi.
Rapat paripurna tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh kekhidmatan, dimana APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 akhirnya disahkan setelah melalui proses panjang pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Dalam pembahasan yang melibatkan berbagai stakeholder, rancangan APBD ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Mamuju dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dalam menyusun dan membahas anggaran yang sangat vital bagi pembangunan Kabupaten Mamuju.
“Dengan disahkannya APBD 2025 ini, kita berharap dapat mewujudkan program-program pembangunan yang lebih optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 mencakup berbagai sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor-sektor ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah.
“Untuk menjawab aspirasi msyarakat, tahun 2025 ini kita lebih fokus ke infrastruktur dalam kota. Selain itu program-program lain baik itu perkebunan, pertanian dan perikanan tetap kita jalankan,” kata Sutinah.
Untuk beberapa wilayah yang memang infrastrukturnya terbatas seperti Bela, Kopeang dan Kalumpang kita akui bahwa kondisi APBD kita belum bisa menuntaskan itu, sehingga kita tentu akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk sama-sama menuntaskan masalah infrastruktur di daerah tersebut.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta juga menekankan pentingnya perbaikan pada sektor infrastruktur khususnya dalam kota.
“Kita juga tetap mengakomodir Kecamatan dan Desa, tetapi fokus kita di tahun 2025 ini infrastruktur dalam kota. Kita juga berharap di tahun 2025 ini tidak ada lagi aturan yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian anggaran hingga program-program skala prioritas daerah itu harus mengalami perubahan,” jelasnya.
Rapat paripurna ini merupakan salah satu agenda penting dalam proses pemerintahan Kabupaten Mamuju, yang menunjukkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang tepat sasaran.
Dengan disahkannya APBD 2025, diharapkan Mamuju dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Kabupaten Mamuju.
