Mamuju – Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara Manikallo menyebut bahwa jajarannya akan terus memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah dalam hal penyusunan peraturan perundang undangan.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat Analisis Konsepsi/Pra harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Majene.
“Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memberikan dukungan kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat, tak terkecuali bagi pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam hal layanan penyusunan peraturan perundang undangan’ ujar John dalam kesempatan itu
Pelaksanaan kegiatan itu diikuti oleh seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, serta sejumlah Staff pengelola.
Dalam kegiatan itu, membahas analisis terhadap 3 (tiga) ranperbup kabupaten majene yaitu:
a) Rancangan Peraturan Bupati Mejene tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majene.
b)Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Unit Pelakana Tekis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Derah Kabupaten Majene.
c) Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Majene.
Tak hanya itu, selain mebahas sejumlah Perda Kadiv P3H juga menyinggung usulan efisiensi anggaran terkait efisiensi belanja tahun 2025 pada bidang Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan memetakan hal apa saja yg menjadi target kinerja berdasarkan surat dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum
“Selain itu dalam kesempatan ini, juga dibahas pelaksanaan sosialisasi Paralegal Justice Awards yang akan dilaksanakan melalui zoom meeting pada hari kamis tanggal 06 februari 2025 dan diikuti seluruh pemkab dan desa/kelurahan se-Sulawesi Barat dan menetapkan strategi-strategi yg mampu dijalankan untuk mencapai target kinerja ditengah efisiensi anggaran TA 2025 pada bidang Badan Pembinaan Hukum Nasional” ucapa salah seorang Pimti unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Divisi P3H.
Hal tersebut sebagai arahan pimpinan di Kementerian Hukum, meskipun ditengah pelaksanaan kebijakan efesiensi anggaran, namun tetapmenjaga kualitas layanan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
