MAMUJU — Kepala BIdang Pelayanan dan Kepatuham HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenham) Sulawesi Barat (Sulbar), Fahrizal Jasin menekankan pentingnya peran Kementerian HAM sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Perlindungan, Pemenuhan, Penghormatan, serta Pemajuan HAM atau yang disingkat P5HAM.
Jangan pernah mundur selangkah pun untuk membumikan hak asasi manusia. Saya berharap seluruh Intansi terkait agar bersinergi dalam melaksanakan tugas pembangunan dan Penegakan HAM sebagaimana amanat dari bapak Menteri HAM.
Kabid PDK berharap untuk memperdalam pemahaman tentang Asta Cita Presiden termasuk Rencana Pembangunan (RPJM dan RPJP) serta program-program rencana strategis lainnya
Sebagai institusi yang baru berdiri setelah pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM tersendiri, kedepan akan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam pembangunan dan penegakan HAM yang akan semakin kompleks ke depannya..
Terkait hal itu juga pentingnya memahami konsep paradoks Indonesia dan transformasi nasional sebagaimana digariskan oleh Presiden.
Menurut alumni Fakultas Hukum UMI Makassar ini, salah satu target utama pembangunan HAM jangka menengah di wilayah kerjanya adalah mensinergikan penegakan HAM dengan penyelesaian proyek strategis nasional di Sulawesi Barat.
“Pembangunan infrastruktur erat kaitannya dengan HAM. Pembangunan infrastrutur tersebut adalah hak asasi manusia. Right to development. Namun tidak kita pungkiri adanya hak masyarakat yang selama ini tercerabut dan terabaikan dalam proses pembangunan.
Tantangan Menyeimbangkan Pembangunan dan HAM.
Fahrizal mengakui bahwa kadang terjadi benturan antara kepentingan pembangunan dengan pemenuhan hak asasi masyarakat.
“Inilah pekerjaan besar kita agar arah pembangunan infrastruktur tersebut dapat bergandengan dengan pembangunan hak asasi manusia. Saling bersinergi dan terurai.
