MAJENE – Pemerintah Kabupaten Majene kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Majene berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat setelah melalui proses audit menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah.
Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian ini. Menurutnya, raihan opini WTP selama satu dekade secara berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Majene dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan profesional.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar kepercayaan publik dapat terus terjaga. Ini bukan semata-mata capaian seremonial, tapi tanggung jawab moral untuk terus berbenah dan menjaga integritas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Andi Achmad Syukri.
Capaian ini juga tak lepas dari sinergi dan dukungan Wakil Bupati Dr. Hj. Andi Rita Mariani, M.Pd, serta Sekretaris Daerah Majene, yang bersama-sama memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari salah saji material. Dengan keberhasilan ini, Majene kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu kabupaten dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Sulawesi Barat.
Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Majene untuk terus berinovasi dan menjaga profesionalisme dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah.
