MAJENE – Proses pemilihan Ketua Koperasi Desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, memicu sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak Bupati Majene untuk melakukan seleksi ketat terhadap para calon, menyusul mencuatnya nama-nama mantan kepala desa yang diduga memiliki rekam jejak buruk dan kini ikut mencalonkan diri.
Desakan ini datang dari sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis yang menilai bahwa keterlibatan mantan kepala desa dalam kontestasi pemilihan ketua koperasi berpotensi menghambat misi perbaikan tata kelola koperasi di tingkat desa. Mereka khawatir jika para kandidat yang sebelumnya memiliki riwayat masalah dalam pengelolaan keuangan desa kembali diberi ruang mengelola dana masyarakat melalui koperasi.
“Kami minta Bupati jangan hanya menerima nama calon secara administratif, tapi perlu ditelusuri rekam jejaknya. Jangan sampai koperasi desa yang semestinya menjadi motor ekonomi masyarakat justru dikelola oleh orang-orang bermasalah,” tegas Irham Kadafi, Rabu (11/6/2025).
Lebih jauh, masyarakat juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan, turun tangan melakukan penyelidikan atas rekam jejak beberapa calon yang ditengarai pernah tersandung kasus penyalahgunaan anggaran saat menjabat sebagai kepala desa.
Beberapa sumber menyebut, ada calon yang sempat diperiksa karena dugaan penyimpangan Dana Desa, namun tidak pernah diproses lebih lanjut. Hal inilah yang memunculkan keresahan di tengah masyarakat, mengingat jabatan ketua koperasi akan mengelola dana dan aset desa yang cukup besar.
Pemilihan ketua koperasi desa ini sejatinya menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga desa. Namun tanpa seleksi yang ketat dan pengawasan yang transparan, dikhawatirkan koperasi justru menjadi lahan baru untuk praktik yang tidak sehat.
Kini, publik menanti langkah tegas Bupati Majene dan ketegasan dari APH untuk memastikan proses pemilihan berjalan bersih dan menjamin koperasi benar-benar dikelola oleh orang-orang yang berintegritas.
