MAMUJU — Penetapan Lampung sebagai tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menuai sorotan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD). Dinamika menjelang pelaksanaan Munas disebut semakin memanas setelah muncul dugaan keberpihakan pejabat daerah terhadap salah satu calon ketua umum.
Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Barat, Zulfikar Suhardi, menilai lokasi Munas di Lampung sudah tidak lagi ideal untuk menjaga netralitas dan kondusivitas forum organisasi pengusaha muda tersebut.
Menurut Zulfikar, pada awalnya seluruh ketua BPD HIPMI memang sepakat menyerahkan keputusan lokasi Munas kepada Ketua Umum BPP HIPMI, dengan pertimbangan utama kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam agenda tersebut.
“Pada perjalanannya memang waktu SDP di Makassar semua ketum BPD sepakat bahwa lokasi Munas diserahkan kepada keputusan Ketum BPP selama presiden dapat hadir. Namun itu terjadi sebelum ada dinamika dan eskalasi yang semakin tinggi seperti saat ini,” ujar Zulfikar, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, dinamika internal mulai berubah setelah forum para ketua umum BPD yang digelar sehari sebelum debat kedua di Bali. Dalam pertemuan itu, mayoritas BPD disebut menginginkan agar lokasi Munas dipindahkan demi menjaga independensi dan kenyamanan peserta.
“Maka pada forum ketum yang dilaksanakan sehari sebelum debat kedua di Bali, mayoritas BPD menyatakan agar lokasi Munas bisa dipindahkan,” lanjutnya.
Zulfikar menegaskan, sorotan terhadap Lampung muncul setelah adanya pernyataan dukungan terbuka dari seorang pimpinan tertinggi daerah kepada salah satu calon ketua umum HIPMI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi jalannya Munas.
“Lokasi Munas di Lampung sudah tidak tepat lagi ketika seorang pemimpin tertinggi di suatu daerah telah menyatakan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon. Walaupun tidak menjadi peserta pada Munas HIPMI nanti, namun ia adalah otoritas tertinggi di suatu daerah dan tentu banyak hal yang dapat ia intervensi melalui otoritas yang ia miliki,” tegasnya.
Pernyataan itu pun memunculkan diskursus baru di internal HIPMI terkait pentingnya menjaga netralitas penyelenggaraan Munas agar proses demokrasi organisasi tetap berjalan sehat, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Sejumlah kader HIPMI di berbagai daerah kini disebut tengah menunggu keputusan resmi dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI terkait kepastian lokasi pelaksanaan Munas di tengah meningkatnya tensi politik organisasi.
