Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel melalui transformasi digital di sektor keuangan. Salah satu terobosan terbesarnya adalah penerapan SP2D Online secara menyeluruh, termasuk untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Iklan Bersponsor Google
Sebagai langkah konkrit, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN via SP2D Online, yang dilaksanakan di ruang rapat kantor BPKPD Sulbar, Jumat, 25 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi penuh SP2D Online yang telah diberlakukan sejak 14 Juli 2025 dan menjadi penanda era digitalisasi keuangan daerah di Sulbar.
Rapat tersebut membahas kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyongsong pembayaran gaji ASN bulan Agustus 2025, dengan penekanan pada pentingnya keselarasan teknis dan administrasi antar-OPD agar tidak terjadi hambatan dalam proses pencairan.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran operator SIPD di setiap OPD sebagai ujung tombak suksesnya transisi digital ini.
“Operator harus aktif, sigap, dan memahami sistem agar proses gaji ASN tidak mengalami kendala,” tegas Fahri.
Sementara itu, Syaharuddin, Jabatan Fungsional AKPD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, menjelaskan aspek teknis dari SP2D Online. Ia menekankan bahwa sistem ini sangat bergantung pada ketelitian dokumen digital.
“SP2D Online membutuhkan dokumen yang rapi dan sesuai sistem. Validasi kini dilakukan secara otomatis, jadi kesalahan sekecil apa pun bisa membuat proses tertunda,” jelas Syaharuddin.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar yang memberikan pendampingan teknis, serta Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar, mitra pengembang Aplikasi Sipamandar yang mendukung integrasi sistem antar-instansi.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa digitalisasi ini tidak sekadar soal teknologi, melainkan menyangkut perubahan budaya kerja.
“Transformasi ini adalah bagian dari komitmen kami mewujudkan sistem keuangan daerah yang transparan, cepat, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar,” ujarnya.
Langkah ini menjadi tonggak penting menuju pengelolaan keuangan yang modern dan efisien. BPKPD Sulbar berharap, seluruh OPD segera menyesuaikan diri dan bersinergi penuh dalam sistem SP2D Online demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.
Iklan Google AdSense