Polewali Mandar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenHAM) Sulawesi Barat langsung turun ke lapangan menyikapi kericuhan eksekusi lahan yang terjadi di Desa Katumbangan Lemo, Kabupaten Polewali Mandar, pada Rabu-Kamis, 15–16 Juli 2025.
Langkah cepat ini dilakukan menyusul viralnya informasi di media sosial mengenai insiden yang disertai dugaan salah tangkap oleh aparat keamanan saat eksekusi berlangsung. Kepala Kanwil KemenHAM Sulbar, I Gde Sandi Gunasta, menyebut kunjungan ini merupakan respon atas atensi serius dari Pimpinan KemenHAM Pusat dan Kanwil Sulbar terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
“Kami hadir bukan untuk mencampuri proses hukum, namun memastikan semua proses tetap menjunjung prinsip-prinsip HAM,” tegas I Gde Sandi Gunasta.
Tim Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Kanwil KemenHAM Sulbar pun melakukan serangkaian koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Desa Katumbangan Lemo, Babinsa, Kapolres Polman, Ketua PN Polewali, Kuasa Hukum Pemohon, hingga perwakilan keluarga korban eksekusi.
Dalam kunjungannya, Kakanwil menyampaikan keprihatinan atas adanya korban luka, baik dari masyarakat maupun kepolisian. Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“KemenHAM berkomitmen menjaga netralitas dan mendorong penyelesaian yang tak hanya berdasarkan hukum, tapi juga berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ucapnya.
Ia menutup dengan imbauan agar masyarakat tetap menjaga situasi yang kondusif dan mendukung terciptanya kedamaian di Sulawesi Barat.
