MAMUJU — Tantangan wilayah blank spot atau area tanpa akses internet masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Provinsi Sulawesi Barat. Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar kini berkomitmen penuh mengintervensi titik-titik blank spot demi pemerataan akses teknologi informasi.
Namun menurut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, tantangan sesungguhnya bukan hanya menghadirkan jaringan internet, melainkan bagaimana masyarakat mampu memanfaatkannya secara cerdas.
“Pilihan ada di tangan kita: apakah akan diperdaya oleh teknologi atau justru memberdayakan teknologi untuk kemajuan bersama,” tegas Suraidah saat memberikan materi di Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Mamuju Tengah, Kamis, 31 Juli 2025.
Melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar, Suraidah menggagas Senter KIM sebagai program literasi digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat di enam kabupaten. Fokus utamanya adalah peningkatan kecakapan digital dan kesiapan SDM dalam menghadapi era transformasi digital.
Politisi Partai Demokrat ini menekankan pentingnya kesiapan SDM sebagai pondasi utama. Baginya, infrastruktur digital tanpa kesiapan manusianya hanya akan membuka celah manipulasi dan penyalahgunaan teknologi.
Ia pun berbagi pengalaman pribadinya saat menyelesaikan studi sektoral di UIN dengan metode kuliah daring, sebagai bukti bahwa teknologi dapat membuka akses pendidikan lebih luas. Begitu pula dengan transaksi jual beli online, hingga layanan kesehatan berbasis aplikasi yang kini makin marak digunakan masyarakat.
“Program ini bukan semata pembangunan infrastruktur fisik, tapi bagaimana kita menyiapkan SDM yang memiliki skill digital memadai,” lanjut Suraidah.
Selama empat tahun terakhir, Senter KIM menjadi bukti nyata komitmen Suraidah membangun Sulbar dari desa melalui penguatan literasi digital. Upaya ini juga sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni Maju dan Sejahtera melalui pembangunan SDM.
Sebagai bentuk sinergi, ia juga menyoroti program Sulbar Mandarras, gerakan literasi yang digagas Pemprov Sulbar yang mewajibkan siswa membaca minimal 20 buku sebagai syarat kelulusan.
Di akhir sesi, Suraidah mengajak seluruh elemen masyarakat — dari orang tua, pendidik, komunitas hingga pemerintah desa — untuk bersama-sama menjadi agen perubahan digital.
“Literasi digital bukan pilihan, tapi kebutuhan jika kita ingin bertahan dan berkembang di era ini,” tutupnya.
