Gubernur Suhardi Duka Usulkan Sulbar Jadi Daerah Kepulauan ke Kemendagri

- Jurnalis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 06:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengguncang panggung pemerintahan pusat lewat langkah strategis yang dinilai akan mengubah wajah pembangunan di wilayahnya. Bertempat di kantor Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri RI, Suhardi secara resmi mengusulkan Sulbar menjadi daerah kepulauan.

Pertemuan penting tersebut digelar bersama Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, yang turut didampingi jajaran staf kementerian. Hadir pula sejumlah tokoh penting dari Sulbar, di antaranya Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, serta Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad.

Dalam forum itu, Gubernur Suhardi menyampaikan alasan kuat pengusulan status daerah kepulauan, mengingat Sulbar memiliki 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk memperkuat arah pembangunan yang inklusif dan merata, terutama bagi wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan akibat minimnya infrastruktur dan aksesibilitas.

Dari enam kabupaten di Sulbar, empat di antaranya memiliki pulau. Wilayah-wilayah inilah yang layak menyandang status kepulauan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” jelas Kepala Bapperida, Junda Maulana, saat dikonfirmasi Senin malam, 4 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Junda menekankan bahwa jika usulan ini disetujui, Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan alokasi fiskal yang lebih besar, khususnya untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau yang selama ini belum tergarap maksimal.

Dengan status daerah kepulauan, kita akan memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat di pulau-pulau potensial Sulbar,” tegas Junda.

Respons positif pun datang dari Ditjen Bina Adwil. Menurut Junda, pihak Kemendagri menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung serta menindaklanjutinya dalam waktu dekat.

“Insyaallah, kita akan kawal dan tindak lanjuti bersama. Ini langkah besar untuk masa depan Sulbar,” tutupnya optimis.

Berita Terkait

Polsek Kalumpang dan BKO Polresta Mamuju Sigap Tangani Perkelahian Antar Desa, Hasil Mediasi Sepakat Damai
Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal
Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia
Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 13:42 WIB

Polsek Kalumpang dan BKO Polresta Mamuju Sigap Tangani Perkelahian Antar Desa, Hasil Mediasi Sepakat Damai

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:33 WIB

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:28 WIB

Sulbar Masuk 10 Besar Nasional, Capaian Epdeskel Lampaui Rata-rata Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Berita Terbaru