Gubernur Suhardi Duka Usulkan Sulbar Jadi Daerah Kepulauan ke Kemendagri

- Jurnalis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 06:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengguncang panggung pemerintahan pusat lewat langkah strategis yang dinilai akan mengubah wajah pembangunan di wilayahnya. Bertempat di kantor Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri RI, Suhardi secara resmi mengusulkan Sulbar menjadi daerah kepulauan.

Pertemuan penting tersebut digelar bersama Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, yang turut didampingi jajaran staf kementerian. Hadir pula sejumlah tokoh penting dari Sulbar, di antaranya Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, serta Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad.

Dalam forum itu, Gubernur Suhardi menyampaikan alasan kuat pengusulan status daerah kepulauan, mengingat Sulbar memiliki 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten. Langkah ini diambil untuk memperkuat arah pembangunan yang inklusif dan merata, terutama bagi wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan akibat minimnya infrastruktur dan aksesibilitas.

“Dari enam kabupaten di Sulbar, empat di antaranya memiliki pulau. Wilayah-wilayah inilah yang layak menyandang status kepulauan dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat,” jelas Kepala Bapperida, Junda Maulana, saat dikonfirmasi Senin malam, 4 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Junda menekankan bahwa jika usulan ini disetujui, Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan alokasi fiskal yang lebih besar, khususnya untuk pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Dengan status daerah kepulauan, kita akan memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga layanan dasar masyarakat di pulau-pulau potensial Sulbar,” tegas Junda.

Respons positif pun datang dari Ditjen Bina Adwil. Menurut Junda, pihak Kemendagri menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk mendukung serta menindaklanjutinya dalam waktu dekat.

“Insyaallah, kita akan kawal dan tindak lanjuti bersama. Ini langkah besar untuk masa depan Sulbar,” tutupnya optimis.

Berita Terkait

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat
Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah
PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan
Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda
Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan
Sulbar Tembus 6 Besar Nasional Digitalisasi Perlinsos, 73.230 KK Sudah Terdata
Bapenda Sulbar Gencarkan Pengawasan Rokok Ilegal, Pedagang Diimbau Waspada!
Lawan Penipuan Digital, Pemprov Sulbar Luncurkan Scam Ready ASEAN!
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 23:24 WIB

Satpol PP Sulbar Sisir 16 Toko di Mamuju, Peredaran Rokok Ilegal Diawasi Ketat

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Mulai 25 Oktober, Wings Air Terbang Pagi dari Mamuju, Koneksi ke Makassar Makin Mudah

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:02 WIB

PAW Anggota DPRD Pasangkayu Dibahas, Biro Kesra Sulbar Pastikan Proses Sesuai Aturan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:59 WIB

Biro Pemkesra Sulbar Gembleng 60 Pemuda Masjid, Perkuat Mental dan Spiritual Generasi Muda

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Bapenda Sulbar Gandeng Bank Sulselbar, ASN Kini Punya Opsi Kredit untuk Bayar Pajak Kendaraan

Berita Terbaru