Mamuju – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar, patroli gabungan bersama TNI, Polresta Mamuju, Satpol PP Kabupaten Mamuju, serta Dinas Perhubungan digelar pada Kamis (4/9/2025).
Iklan Bersponsor Google
Kegiatan ini diawali dengan apel gabungan di halaman Kantor Bupati Mamuju, kemudian dilanjutkan dengan patroli menyusuri sejumlah titik vital di ibu kota provinsi, mulai dari jalan utama kota Mamuju, pusat keramaian masyarakat seperti pasar, anjungan Pantai Manakarra, hingga depan Kantor Gubernur Sulbar.
Plt. Kasatpol PP dan Damkar Sulbar, Aksan Amrullah, menegaskan bahwa patroli ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Status Keadaan Bencana Darurat Sosial selama 10 hari, terhitung 1–10 September 2025.
“Satpol PP merupakan benteng terdepan dalam menjaga objek vital dan aset pemerintah daerah. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan dasar yang berkualitas,” ujar Aksan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar terus menjaga marwah institusi dengan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini penting agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah, merasa aman, serta terlindungi.
Patroli gabungan ini tidak hanya menjadi ajang penegasan peran Satpol PP, tetapi juga bentuk sinergi nyata antar instansi dalam menciptakan suasana kondusif. Kolaborasi Satpol PP, TNI, Polri, dan pemerintah daerah membuktikan komitmen bersama dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat Sulbar.
Dengan adanya patroli rutin dan terkoordinasi, masyarakat Mamuju diharapkan semakin percaya diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sekaligus menumbuhkan rasa aman di tengah situasi darurat sosial yang tengah ditetapkan pemerintah.
Iklan Google AdSense
