MAMUJU – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memerangi korupsi hingga ke akar rumput ditunjukkan dengan kesiapan 6 desa percontohan mereka menghadapi penilaian ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bersama para perwakilan calon desa, baru saja mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota yang digelar KPK secara daring pada Jumat, 26 September 2025.
Kegiatan krusial ini merupakan puncak dari serangkaian pembinaan dan pendampingan intensif yang telah dilaksanakan pada enam desa yang tersebar di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Desa-desa ini disiapkan sebagai benteng terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Rapat koordinasi dibuka dengan laporan perkembangan perluasan desa antikorupsi oleh Kasatgas Desa Antikorupsi KPK, dilanjutkan dengan paparan mendalam dari Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. Sesi diskusi dan tanya jawab terkait mekanisme penilaian desa antikorupsi tahun anggaran 2025 menjadi fokus utama, memastikan semua pihak memahami standar yang harus dipenuhi.
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan bahwa partisipasi aktif ini adalah bentuk nyata komitmen Pemprov Sulbar. “Sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas, kami memastikan desa-desa percontohan di Sulawesi Barat siap memenuhi indikator yang ditetapkan dan menjadi model bagi desa lainnya,” tegas Natsir.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam sambutannya, menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah daerah. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat menentukan agar desa-desa tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk menjamin proses penilaian berjalan efektif dan transparan, tim penilai Desa Antikorupsi diperkuat oleh unsur dari perangkat daerah tingkat kabupaten/kota. Selain dari unsur provinsi (Inspektorat), tim juga melibatkan Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota. Seluruh unsur ini akan berperan aktif dalam proses verifikasi dan evaluasi indikator desa antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK.
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan proses penilaian desa antikorupsi di Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan efektif, transparan, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas, menjauhkan dana desa dari praktik-praktik curang.
