MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026). Forum strategis ini menjadi pijakan awal penentuan arah kebijakan pembangunan Sulbar tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, serta stakeholder terkait. Forum juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan menelaah tren pembangunan daerah sejak beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, kondisi ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif dan kian menguat.
“RKPD 2027 kita susun dengan melihat arah pembangunan sejak 2025 yang sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Sulbar sudah berada di atas rata-rata nasional, ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama,” ujar SDK.
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Namun demikian, Gubernur mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, khususnya terkait kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
SDK menekankan, pemerintah daerah akan melakukan kajian mendalam terhadap faktor penyebab meningkatnya pengangguran, termasuk kemungkinan pengaruh musim terhadap serapan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar pada tahun 2026 untuk program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Program padat karya ini menjadi salah satu instrumen utama kita untuk menjawab tantangan pengangguran, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum konsultasi publik tersebut, Pemprov Sulbar juga membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan. Berbagai masukan, saran, dan kritik dari stakeholder daerah, instansi pemerintah pusat, hingga kalangan akademisi dan perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD 2027.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, guna memastikan target pembangunan Sulbar 2027 tetap realistis dan sejalan dengan kondisi makroekonomi nasional.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, seluruh pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.
“Semua pandangan, masukan, dan kritik tentu kita terima demi penyempurnaan rencana pembangunan Sulawesi Barat tahun 2027 agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
