MAJENE – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, langsung tancap gas usai resmi dilantik. Kunjungan kerja perdana dipusatkan di UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang, Kabupaten Majene, Rabu (11/2/2026), sekaligus meninjau sejumlah aset tanah dan bangunan milik DKP Sulbar di Majene dan Polewali Mandar.
Didampingi Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio, AS, kehadiran Safaruddin disambut langsung Kepala UPTD BBIP Poniang, Irwan Latif bersama jajaran. Suasana penuh keakraban terlihat saat rombongan dijamu secara sederhana sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.
Kunjungan ini menjadi langkah awal konsolidasi program kerja DKP Sulbar dalam mendukung visi-misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Suka, khususnya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Safaruddin menegaskan bahwa UPTD BBIP Poniang merupakan bidang teknis strategis yang memegang peranan penting dalam pengembangan perikanan budidaya di Sulbar.
“Tempat ini adalah bidang teknis. Kita harus mengutamakan kolaborasi dan sinergi oleh semua bidang. Hindari ego sektoral. Kita bekerja untuk tujuan bersama,” tegas Safaruddin.
Ia juga menyoroti posisi BBIP Poniang sebagai ujung tombak dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa orientasi utama bukan sekadar mengejar angka.
“Yang utama adalah bagaimana kita melayani masyarakat. Jika pelayanan kita baik dan berdampak, maka PAD akan mengikuti,” ujarnya.
Lebih jauh, Safaruddin mendorong agar BBIP Poniang menjadi role model pengembangan usaha perikanan budidaya di Sulawesi Barat. DKP Sulbar bahkan berencana membentuk kelompok-kelompok pembudidaya ikan di setiap kabupaten untuk dibina secara berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya pendampingan pascapenyaluran bantuan, baik kepada perorangan maupun lembaga. Menurutnya, setiap bantuan harus dipantau dan dievaluasi agar benar-benar memberi dampak nyata.
“Setelah bantuan diserahkan, harus ada pendampingan. Kita harus tahu efeknya, berkembang atau tidak,” jelasnya.
Tak hanya soal program, Safaruddin juga memberi perhatian pada optimalisasi aset. Ia menginstruksikan agar lahan kosong di area UPTD BBIP Poniang dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk tanaman pendukung operasional. Seluruh aset yang ada diminta dijaga dan digunakan secara maksimal.
Selain itu, ia memerintahkan penyusunan laporan lengkap terkait kondisi terkini UPTD BBIP Poniang, mencakup analisis usaha yang telah berjalan, yang sedang dikembangkan, hingga rencana usaha ke depan. DKP Sulbar juga berencana melakukan studi tiru ke daerah yang dinilai lebih maju dalam pengembangan perikanan budidaya sebagai langkah percepatan peningkatan kapasitas.
Dari sisi teknis, potensi budidaya di BBIP Poniang dinilai sangat menjanjikan. Berdasarkan data dari Kepala Seksi Informasi dan Pembesaran Benih, Suleman M, tambak semi intensif ikan nila ukuran 10 x 40 meter mampu menebar 10.000 ekor benih, sementara ukuran 30 x 40 meter dapat menebar hingga 20.000 ekor.
Dalam kurun waktu 45 hari, berat ikan nila rata-rata telah mencapai 100 gram per ekor—angka yang menunjukkan pertumbuhan optimal dan prospek cerah bagi pembudidaya.
Rangkaian kunjungan kerja ini juga mencakup peninjauan Pelabuhan Perikanan Palipi, Pelabuhan Perikanan Banggar, serta sejumlah aset DKP di Kabupaten Polewali Mandar.
Langkah ini menjadi bagian dari pemetaan kondisi riil sarana dan prasarana DKP Sulbar sebagai dasar penyusunan strategi ke depan.
Kunjungan perdana ini menegaskan komitmen Safaruddin untuk membangun DKP Sulbar yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Dengan penguatan internal dan pengembangan perikanan budidaya yang terarah, sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat diharapkan mampu tumbuh sebagai pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
