MAMUJU — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memaparkan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar, Senin (13/4/2026), di Ruang Komisi II DPRD Sulbar.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, bersama jajaran, dengan fokus pada penyampaian capaian strategis serta indikator kinerja pengadaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam presentasinya, Biro PBJ mengungkap sejumlah capaian signifikan, di antaranya optimalisasi implementasi pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, hingga penguatan tata kelola melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK.
Capaian MCSP tahun 2025 menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Biro PBJ, M. Yamin Saleh, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsolidasi sistem yang semakin matang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi proses bisnis pengadaan yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan teknologi.
“Pengadaan barang dan jasa saat ini tidak lagi sekadar proses administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan belanja pemerintah memberikan dampak nyata, terukur, dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan harus berbasis data, risiko, serta prinsip value for money,” ujarnya.
Lebih lanjut, Biro PBJ menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta mendorong akselerasi pembangunan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran di Provinsi Sulawesi Barat.
Dengan capaian tersebut, Biro PBJ Sulbar optimistis mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.
