MAJENE – Lima tahun berlalu sejak gempa berkekuatan Magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Majene dan Mamuju pada Januari 2021. Meski berbagai infrastruktur telah dibangun kembali, trauma dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman bencana masih membekas. Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat budaya kesiapsiagaan melalui peluncuran Desa Tangguh Bencana (Destana) Berbasis Kolaborasi.
Program yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat itu resmi diluncurkan di Dapur Mandar, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Peluncuran Destana menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun desa-desa yang tidak hanya mampu menghadapi ancaman bencana, tetapi juga memiliki sistem mitigasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menegaskan bahwa kondisi geografis Sulawesi Barat yang berada di kawasan rawan gempa, longsor, dan banjir menuntut seluruh masyarakat untuk membangun budaya siaga sejak dini.
“Bencana adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Itu hukum alam. Tapi paling tidak, ketika gempa atau banjir itu datang lagi, kita tidak lagi gagap. Kita sudah siap menyambut dan meminimalisir dampaknya,” ujar Junda.
Menurutnya, konsep Destana Berbasis Kolaborasi dibangun di atas tiga pilar utama, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat.
Junda menjelaskan, penanganan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Peran pemerintah desa, masyarakat, relawan hingga organisasi terkait harus berjalan seiring agar setiap wilayah memiliki kemampuan bertindak cepat ketika bencana terjadi.
“Ini harus gotong royong, tidak boleh pemerintah saja berjalan sendiri, tidak boleh pula masyarakat dibiarkan berjuang sendiri. Semangat gotong royong ini harus kita hidupkan kembali di setiap desa, karena inilah benteng utama kita untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang besar,” tegasnya.
Program Destana juga mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, simulasi kebencanaan, hingga pembentukan mekanisme respons cepat di tingkat desa. Dengan demikian, warga diharapkan mampu mengambil langkah penyelamatan secara mandiri pada menit-menit awal saat bencana terjadi.
Tak hanya berfokus pada ancaman gempa dan banjir, program ini juga mengintegrasikan perlindungan kawasan pesisir. Hal tersebut menjadi perhatian mengingat sebagian besar masyarakat Majene menggantungkan kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat, Safaruddin S.DM, mengatakan masyarakat pesisir dan nelayan merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi perubahan cuaca ekstrem maupun ancaman tsunami.
Karena itu, DKP Sulbar akan menyinergikan program Destana dengan penguatan kawasan sabuk hijau mangrove (greenbelt) serta edukasi keselamatan pelayaran bagi para nelayan.
“Masyarakat nelayan kita adalah kelompok yang paling rentan ketika terjadi dinamika alam di laut. Melalui kolaborasi Destana ini, kami di DKP berkomitmen untuk menyinergikan program sabuk hijau (greenbelt) hutan mangrove dan edukasi keselamatan pelayaran bagi nelayan. Ketangguhan desa tidak akan lengkap tanpa ketangguhan masyarakat pesisirnya,” ujar Safaruddin.
Melalui peluncuran Destana Berbasis Kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap desa-desa di seluruh wilayah semakin tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kesiapsiagaan masyarakat, sinergi lintas sektor, dan semangat gotong royong diharapkan menjadi fondasi utama untuk mengurangi risiko serta melindungi keselamatan warga di masa mendatang.
