Iklan Google AdSense

Sulbar  Provinsi Pertama Keluarkan Pergub Perlindungan PMI Di Indonesia 

- Jurnalis

Kamis, 17 September 2020 - 12:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Sulbar adalah  provinsi pertama di Indonesia yang berani mengambil keputusan politik yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang  perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (PMI).

Iklan Bersponsor Google

Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),  Benny Ramdhani, pada acara tatap muka Pemprov Sulbar bersama Pemkab Polman dan BP2MI dirangkaikan makan malam bersama, yang berlangsung di Hotel Ratih, Polman, Rabu, 16 September 2020.

Benny menuturkan, keseriusan Pemprov Sulbar dalam menyikapi permasalahan PMI dinilai tidak hanya dibuktikan melalui Pergub perlindungan PMI yaitu Pergub Nomor 15 tahun 2020, melainkan turut pula didukung oleh pembangunan pelabuhan pertama untuk para pekerja imigran yang mengalami deportasi dari Negeri Jiran Malaysia. 

Baca Juga :  Wisuda Purnabakti Pengayoman, Sekjen Sebut Pengabdian Bagi Bangsa Belum Selesai

“Hal ini sangat jarang diterapkan di berbagai kota tetangga. Pelabuhan bagi para PMI yang mengalami deportasi dari Malaysia ini memang sangat luar biasa dan hal tersebut membuat saya harus hadir di Sulbar,”pungkas Benny

Benny mengungkapkan, Sulbar merupakan salah satu daerah penyumbang PMI yang cukup tinggi setiap tahunnya yakni mencapai 200 ribu orang. Menurutnya sangat disayangkan karena banyak PMI menempuh jalan ilegal yang tidak resmi, sehingga beresiko tidak dilindungi oleh negara yang telah dibuat oleh BP2MI dan itu merugikan negara atau sumbangan devisa.

Baca Juga :  Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Kunjungi Desa Budong-Budong, Serap Aspirasi Masyarakat

BP2MI sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga  asing. 

Wakil Bupati Polman, Muh. Natsir Rahmat menyampaikan,  kegiatan tersebut merupakan ajang silaturrahmi seluruh stakeholder terkait, sekaligus sebagai ajang membangun sinergitas antara Pemprov Sulbar, Pemkab dan pihak BP2MI, sehingga outputnya masyarakat Sulbar secara umum  dapat lebih terjamin dalam menjalani atau melakoni peran sebagai PMI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para Kepala OPD dan Forkopimda Sulbar serta undangan lainnya. (farid) 

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

APBD-P 2025 Dibedah! Suraidah Suhardi Kawal Penuh Program Unggulan Gubernur Sulbar
Bertemu Kemenparekraf, Suhardi Duka: Sandeq Silumba Layak Tampil di Panggung Internasional
Sulbar Tata Ulang SOTK: Pemerintahan Makin Gesit dan Akuntabel
Harsinah Suhardi Gaungkan Pola Asuh Digital, Soroti Stunting Tinggi di Polman
Sulbar Berdaya Diluncurkan! Pemprov Genjot SDM Digital dan UMKM
Bapperida Sulbar Kawal Penyusunan RKPD Perubahan Mamuju Tengah 2025
Ketua TP-PKK Sulbar, Harsinah Suhardi Gaungkan Gerakan Toga dan Pupuk Organik di Majene
Transformasi Digital Kesehatan: Dinkes Sulbar dan Kominfo Gandeng Mahasiswa Unsulbar
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Agustus 2025 - 09:48 WIB

APBD-P 2025 Dibedah! Suraidah Suhardi Kawal Penuh Program Unggulan Gubernur Sulbar

Kamis, 7 Agustus 2025 - 09:44 WIB

Bertemu Kemenparekraf, Suhardi Duka: Sandeq Silumba Layak Tampil di Panggung Internasional

Rabu, 6 Agustus 2025 - 19:17 WIB

Sulbar Tata Ulang SOTK: Pemerintahan Makin Gesit dan Akuntabel

Rabu, 6 Agustus 2025 - 19:13 WIB

Harsinah Suhardi Gaungkan Pola Asuh Digital, Soroti Stunting Tinggi di Polman

Rabu, 6 Agustus 2025 - 19:09 WIB

Sulbar Berdaya Diluncurkan! Pemprov Genjot SDM Digital dan UMKM

Berita Terbaru