AIM Ikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK

- Jurnalis

Kamis, 11 November 2021 - 05:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU | RAKYATTA.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan seluruh Kepala Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat secara tatap muka, bertempat di Hotel Grand Mutiara Mamuju, kegiatan ini kemudian dilanjutkan sesi kedua secara streaming di RRI. Kamis, (11/11/2021).

Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh KPK tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dengan pembicara dari pihak KPK adalah Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang – undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan ke dua atas Undang – undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, KPK bertugas melakukan tindakan pencegahan.

Lili Pantauli Siregar menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) Area fokus KPK yakni Pencegahan, Pendidikan dan Penindakan,

Selain itu Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Harun Hidayat menyampaikan jika tata kelola Pemerintahan yang baik, dapat terwujud apabila ASN Profesional dalam bidang tugasnya, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta anti Korupsi. 

Sementara itu dikatakan juga bahwa Kepala Daerah harus melakukan penguatan integritas dan pemberantasan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Rakor yang berlangsung selam 3 jam diikuti Langsung oleh Bupati  Polewali Mandar sebagai komitmen tinggi terhadap uapaya pencegahan Korupsi diwilayahnya. Andi Ibrahim Masdar yang hadir secara langsung bersama sekertaris daerah dan inspektur inspektorat Polewali Mandar didampingi oleh kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Aco Musaddad.

Bupati AIM usai mengikuti rakor bersama KPK mengatakan, dirinya menyambut baik acara tersebut. Karena kegiatan bisa menjadi modal dan pembelajaran, sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemkab Polewali Mandar.

“Kita megundang pimpinan KPK RI untuk meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan pencerahan kepada seluruh jajaran di Kabupaten Polewali Mandar,  karna bagaimanapun mencegah jauh lebih baik,” Ungkapnya.(aco/*)

Berita Terkait

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Lansia Tewas dalam Kebakaran Rumah di Tapango, Kerugian Capai Rp50 Juta
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:08 WIB

Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Rabu, 3 Juni 2026 - 10:50 WIB

DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026

Berita Terbaru

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB