Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan bahwa jajarannya akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada Pemerintah daerah di Sulawesi Barat dalam hal penyusunan produk hukum daerah. “Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pembentukan dan fasilitasi produk hukum” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu di sela-sela waktunya. (5/8)
Terkait dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Mamasa yang digelar beberapa waktu lalu.
Kedua rancangan tersebut adalah Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Mamasa tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Rahendro Jati dan dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumhan Sulbar.
“Kedua rancangan bupati tersebut merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” ujar Rahendro.
Lebih lanjut Rahendro menyampaikan bahwa setelah dilakukan proses harmonisasi terhadap kedua rancangan tersebut akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan. “Kami kembalikan kepada pemrakarsa karena terdapat beberapa norma substansi dan teknis penulisan yang harus diperbaiki” tutup Rahendro.
