MAMUJU — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam mengawal program pembangunan infrastruktur dengan mengikuti pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2026, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) ini diikuti secara virtual dari kantor Bapperida Sulbar. Dua perencana fungsional, I Ketut Wibawa dan Ikhwanul Muin, hadir sebagai perwakilan.
Partisipasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya penguatan sektor infrastruktur yang berkelanjutan.
I Ketut Wibawa menjelaskan, Konreg merupakan tahapan krusial dalam penyusunan program infrastruktur Kementerian PU untuk tahun anggaran 2027.
“Fokusnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas melalui pembangunan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam forum itu, Kementerian PU juga memperkenalkan aplikasi SIPro sebagai platform utama pengajuan usulan program dan kegiatan infrastruktur oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan jadwal, proses input usulan melalui SIPro dibuka mulai 2 hingga 7 April 2026. Setiap provinsi diberikan kesempatan mengusulkan maksimal lima program prioritas, dengan syarat harus mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta selaras dengan tema RKP 2027.
Tak hanya itu, usulan juga wajib memenuhi kesiapan teknis, termasuk ketersediaan lahan dan kelengkapan administrasi.
Salah satu syarat penting adalah proses registrasi akun SIPro yang harus dilengkapi dengan surat tugas sebagai dokumen pendukung. Dokumen tersebut wajib diunggah paling lambat 6 April 2026 agar tidak menghambat proses pengajuan.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan pihaknya tengah memaksimalkan seluruh persiapan agar usulan dari Sulawesi Barat dapat masuk dalam perencanaan nasional.
“Kami pastikan semua persyaratan terpenuhi tepat waktu, termasuk dokumen dan koordinasi lintas OPD, agar usulan Sulbar bisa terakomodasi secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keikutsertaan dalam Konreg ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Diharapkan, usulan yang diajukan tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga memperkuat ketahanan air dan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat secara berkelanjutan
