MAMUJU – Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (11/6/2026), turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota DPRD Sulbar.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih secara berturut-turut.
Keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas. Capaian itu juga menjadi indikator meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik serta penguatan sistem pengawasan internal.
Kehadiran Kepala Biro Umum pada rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan agenda pemerintahan sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan pimpinan daerah berjalan dengan tertib dan lancar.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Biro Umum turut didampingi Kepala Subbagian Protokol, Azikin Hidayat, bersama tim Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tim Protokol berperan memfasilitasi seluruh kebutuhan pendampingan pimpinan serta mengawal kelancaran pelaksanaan rapat paripurna hingga kegiatan berakhir.
Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
