POLEWALI — Dengan membentangkan spanduk bertuliskan Mendesak Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar untuk menghapus tes wawancara, Aliansi Masyarakat Polman menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Polman, Kamis 16 September 2021.
Bertindak Sebagai Koordinator Lapangan Ridwan yang juga ketua HMI Cabang Polewali Mandar menyikapi Polemik Pilkades masih menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, bagaimana tidak perencanaan pemilihan kepala desa ang di harapkan berjalan demokratis itu ternyata di backup dengan regulasi pelaksanaan yang mengandung unsur diskiriminatif serta tidak taat dalam pembuatan produk hukum perundang-undangan.
“Pemilihan kepala desa yang Demokrasi sendiri merupakan tujuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama,” Katanya
Lanjut, Sejatinya arah Demokrasi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu hanya dapat dilakukan ketika setiap orang diizinkan untuk memilih dan dipilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor lain termasuk tidak membonsai Hak Warga Negara untuk ikut berkompetisi di dalam pencalonan kepala desa.
Sedangkan Faktanya adanya pasal 24 huruf (a) di dalam perda nomor 5 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa yang mengatakan bahwa (syarat) pencalonan kepala desa harus di nyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara. Padahal terkhusus dalam seleksi wawancara sendiri tidak di sediakan barometer untuk mengukur hasil secara objektif.
Imbasnya proses penjaringan dan penyaringan ini akan dilaksanakan atas dasar subyektifitas berdasarkan suka dan tidak suka. Belum lagi polemik tidak di ubahnya perda terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa semakin menandai ketidaksiapan mekanisme palaksanan pemilihan kepala desa.
“Jika mekanisme pemilihan kepala desa tidak di perbaiki maka kami menghawatirkan adanya potensi Chaos di kemudian hari dan ini menjadi sangat mungkin terjadi sebagaimana pengalaman pilkades sebelumnya ditahun 2018 silam,”Katanya
Ditambahkan, Maka kami dari Aliansi Masyarakat Polman Dengan ini menyatakan sikap yaitu Bahwa regulasi mekanisme pemilihan kepala desa kami nilai bermasalah.
“Mendukung sepenuhnya untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala desa yang terindikasi kuat dijadikan sebagai lahan praktek pasar gelap kepentingan (Conflict Interest),”kata dia
Mendukung sepenuhnya untuk menghilangkan tahapan seleksi wawancara karena terindikasi kuat
menjadi alat membonsai demokrasi dan berpotensi menjadi kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
“Maka kami Mendesak kepada bupati dan DPRD Kab polman agar segera mamperbaiki mekanisme
pemilihan kepala desa dengan menyiapkan payung hukum beserta tekhnis pelaksanan yang sesui dengan
aturan yang berlaku,” katanya.
Terakhir kata dia, pihaknya mendesak Bupati Polewali Mandar bersama dengan DPRD untuk menghilangkan tes wawancara.
“Jika dalam waktu dekat tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih banyak,” Tegasnya.
Laporan: Aco
