Mamuju – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis, 18 September 2025. Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, bersama jajaran pengurus pusat.
Rakerda menjadi momentum penting bagi Demokrat Sulbar untuk melakukan evaluasi sekaligus konsolidasi internal dalam menyusun langkah besar menghadapi Pemilu 2029. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah merespons dinamika politik nasional yang terus bergerak dinamis.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa rapat kerja bukan sekadar rutinitas, melainkan forum penting untuk menilai kinerja kader serta melahirkan program strategis ke depan.
“Rapat kerja Partai Demokrat ini tidak lain untuk mengevaluasi kinerja kader. Setelah kita evaluasi, kita buat program strategis menuju 2029,” ujar Suhardi Duka.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial ikut menjadi perhatian. Antara lain, wacana perubahan regulasi politik nasional seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan DPRD, hingga skema pelaksanaan Pilkada mendatang apakah tetap dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
“Kita juga harus bersiap alternatif Pilkada itu, apakah di DPRD ataukah tetap langsung. Semua hasil evaluasi akan kita kirim ke Jakarta sebagai rekomendasi Rakerda,” tambahnya.
Menurut Suhardi, rekomendasi Rakerda Sulbar akan menjadi masukan penting bagi DPP Partai Demokrat dalam merumuskan arah kebijakan politik nasional.
Ia juga menegaskan pentingnya introspeksi internal dan peningkatan kapasitas kader agar partai benar-benar menjadi wadah aspirasi rakyat.
“Kita menyadari partai ini tidak sempurna. Tapi dengan kekurangan itu, kita bisa mengevaluasi diri, menutup celah, sekaligus memperkuat peran strategis partai. Kader-kader Demokrat harus betul-betul melayani rakyat dan memperjuangkan aspirasinya,” tegasnya.
Rakerda Demokrat Sulbar kali ini menunjukkan keseriusan partai dalam tancap gas menghadapi tahun-tahun krusial politik nasional, serta kesiapan menyongsong segala kemungkinan perubahan regulasi jelang kontestasi besar 2029.
