Di Lapas Polewali, Kadivyankumham Berikan Penguatan P2HAM

- Jurnalis

Rabu, 11 September 2024 - 09:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Hidayat memberikan arahan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

Penguatan P2HAM oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Lapas Kelas IIB Polewali Mandar pada Rabu (11/9/2024).

Selain penguatan terkait P2HAM, Kanwil Kemenkumham Sulbar juga melakukan pengumpulan data dalam rangka analisis evaluasi kebijakan melalui Sipkumham pada Lapas Kelas IIb Polewali Mandar.

Pengumpulan data dilaksanakan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hudayat, Kepala Bidang HAM, Idris Kepala Subbidang PPP Hukum dan HAM, Astuti Toding dan tim penyusun analisis kebijakan melalui Sipkumham. Tema yang diangkat terkait hak pilih warga binaan yang dibina diluar domisili.

Hidayat menyampaikan bahwa secara umum P2HAM pada Lapas Kelas IIB Polewali sudah lengkap.

“Namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, seperti pintu pada ruang laktasi” harap salah seorang Pimti Unit Wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Supratman itu

Kadivyankum juga mengingatkan untuk inovasi-inovasi baru, seperti kitab suci braille, nomor antrian disabilitas.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sulbar Pamuji Raharja berharap jajaranny untuk terus berkomitmen mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penghormatan HAM, baik bagi narapidana maupun pegawai di lingkungan pemasyarakatan.

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB