Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program strategis BKKBN dalam menangani persoalan kependudukan, termasuk stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal ini terungkap dalam audiensi antara Gubernur Sulbar dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, Selasa 22 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Rezky menyampaikan sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi Sulbar, seperti meningkatnya angka stunting, kematian ibu dan bayi, kasus cacingan, serta tingginya angka kemiskinan ekstrem.
“Walaupun pada tahun 2023 kita sempat menurunkan angka stunting sebesar 4,7 persen, namun pada rilis selanjutnya diprediksi bisa naik sekitar 5,1 persen. Ini tentu menjadi perhatian serius kami,” kata saat diwawancara usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Suhardi Duka.
Ia juga memaparkan berbagai program unggulan BKKBN seperti Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Gerakan Ayah Teladan, Sidaya (Lansia Berdaya), dan upaya pengembangan taman pengasuhan anak seiring meningkatnya angka partisipasi kerja ibu.
Terkait bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2033, Rezky menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi produktif.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kalau tidak, kita hanya akan menumpuk jumlah penduduk usia produktif tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Resky Murwanto menuturkan bahwa Gubernur Sulbar menyatakan akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi pedoman bagi seluruh kabupaten dalam menangani isu stunting dan kemiskinan secara terintegrasi.
Dia juga menyampaikan bahwa Gubernur akan mengucurkan anggaran untuk keluarga-keluarga yang masuk dalam katagori miskin. Dan akan dievaluasi setiap tahun.
“Katanya Rp2 juta per KK (yang masuk dalam kategori miskin ekstrim). Mereka sudah ada datanya, by name by address nya dan siap langsung di Intervensi ke keluarga-keluarga tersebut,” pungkasnya.
Memang diketahui, Pemprov Sulbar di kepemimpinan Suhardi Duka mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di APBD 2025.
“Anggaran ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni Rp20 miliar dalam bentuk bantuan tunai dan Rp30 miliar untuk pemberian bibit pertanian,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Rabu, 12 Maret 2025 lalu.
Bantuan tunai tersebut lanjut Suhardi Duka, akan disalurkan kepada 10 ribu dari 20 ribu warga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten.
“Sementara, 10 ribu warga lainnya akan diintervensi oleh pemerintah kabupaten masing-masing,” ujar Suhardi Duka. (Rls)
