Mamuju – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulbar, Rahendro Jati menyebut bahwa jajaraanya saat ini mendorong pemenuhan P5HAM di Sulawesi Barat.
Iklan Bersponsor Google
Hal itu disampaikannya saat menghadiri menghadiri Seminar Indeks HAM Indonesia secara daring di Ruang Rapat Oemar Seno Adji.
Rahendro mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulbar siap mendukung proses penyelesaian indeks HAM karena hal tersebut akan menjadi parameter yg obyektif dalam pembangunan HAM di wilayah.
“Instrumen P5HAM akan dapat digunakan oleh semua pihak untuk menilai komitmen dan pelaksanaan di wilayah,” ujar Rahendro. (12/5)
Sementara itu dalam sambutan Dirjen HAM, Dhahana Putra menyampaikan bahwa penyusunan Indeks HAM ini merupakan cita-cita yang sudah lama dinanti sebagai bagian dari meningkatkan kualitas P5HAM.
“Indeks HAM Indonesia adalah suatu instrumen yang diharapkan dapat menggambarkan bagaimana implementasi HAM di Indonesia. Saat ini sudah selesai dibangun walaupun belum sempurna. Kita harapkan Indeks HAM Indonesia dapat menjadi cerminan dari kualitas pelaksanaan HAM di negara ini secara akuntabel,” sambungnya.
Dhahana mengatakan instrumen ini dibangun dengan tujuan untuk memantau perkembangan situasi implementasi HAM, mengetahui dampak kebijakan Pemerintah terhadap penikmatan HAM, mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi HAM, serta menentukan best practice implementasi HAM sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan HAM.
“Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam membentuk kebijakan–kebijakan di bidang HAM sehingga dapat meningkatkan penikmatan HAM di Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin menilai perkembangan norma, institusi dan kebijakan HAM di Indonesia memunculkan kebutuhan untuk melakukan pengukuran yang obyektif tentang komitmen dan implementasi HAM.
“Hasil pengukuran dari indeks HAM yang berkaitan dengan P5HAM dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM sehingga dapat menjadi tolak ukur pemberian rekomendasi isu-isu yang perlu diprioritaskan” pungkas salah seorang Kakanwil unit Wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Dalam forum pertemuan internasional, PBB dan para negara peserta mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia,antara lain terkait dengan bisnis dan HAM dan upaya yang lain.
Seminar Indeks HAM tersebut diselenggarakan oleh Ditjen HAM yang dihadiri oleh perwakilan dari KOMNAS HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga/Organisasi Masyarakat Sipil terkait. Dari Kanwil Sulbar, hadir secara daring Kadivyankumham Rahendro Jati dan Kasubid Pemajuan HAM, Fahrizal.
Iklan Google AdSense
