POLMAN – Wacana pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah nama mencuat, tapi di tengah proses itu, muncul pula suara yang mengingatkan agar posisi strategis tersebut tidak jadi alat politik.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Polman Herman Kadir buka suara. Ia menegaskan bahwa jabatan Sekda tidak boleh dicemari oleh kepentingan politik praktis.
“Sekretaris Daerah (Sekda) adalah jabatan strategis yang tidak boleh dipolitisasi. Sebagai jabatan tertinggi dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kabupaten, posisi ini harus steril dari kepentingan kepentingan politik praktis dan terbebas dari intervensi kelompok atau individu yang ingin memanfaatkan kekuasaan demi tujuan pribadi atau golongan,” kata Herman, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, mereka yang punya latar belakang politik aktif atau pernah ikut kontestasi politik sebaiknya tidak masuk dalam bursa calon Sekda. Posisi ini butuh sosok yang netral dan profesional.
“Mereka yang memiliki latar belakang politik aktif, rekam jejak keberpihakan, atau pernah terlibat dalam kontestasi politik, tidak selayaknya menempati posisi Sekda. Sebab jabatan ini menuntut netralitas, integritas, dan profesionalisme tinggi, guna menjaga marwah birokrasi yang objektif dan melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” tuturnya.
Pria yang juga Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, juga mengingatkan peran vital Sekda sebagai ujung tombak jalannya roda pemerintahan daerah.
“Sekda adalah episentrum dalam pembangunan daerah, yang perannya sangat vital dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengawal implementasi kebijakan publik lintas sektor. Namun, bukan sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan politik tertentu, apalagi memperalat birokrasi sebagai kendaraan kekuasaan,”
Ia menilai polemik yang mengarah ke salah satu calon Sekda saat ini tidak pada tempatnya. Semua kandidat sudah melalui proses seleksi dan memiliki kapasitas yang mumpuni.
“Riak-riak yang muncul dan menyudutkan salah satu calon Sekda saat ini justru sangat tidak relevan. Semua kandidat telah melewati proses seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman birokrasi yang matang, serta kapasitas manajerial yang teruji. Bahkan salah satu kandidat yang disorot merupakan pejabat eselon II di Kementerian Desa yang memiliki kinerja terbukti dan jaringan kerja yang luas ini adalah modal besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Polewali Mandar di tengah tantangan defisit anggaran dan ditengah efisiensi.”
Mantan Ketua KPM-PM mengajak publik untuk tak terjebak dalam isu-isu yang menggiring opini. Menurut Herman, Sekda Polman mendatang harus benar-benar dipilih berdasarkan kualitas, bukan karena kedekatan.
“Karena itu, publik perlu melihat proses ini secara jernih dan objektif. Pengisian jabatan Sekda harus tetap berpegang pada prinsip meritokrasi, bukan didasarkan pada manuver politik atau tekanan kelompok tertentu. Jika Sekda terpilih mesti berdasarkan kualitas, bukan kedekatan, maka Polewali Mandar akan memiliki pondasi birokrasi yang kuat dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
