Kakanwil Kemenkum Sulbar Bersama Kadivyankum Koordinasi ke Ditjen KI, Upaya Peningkatan Layanan KI di Sulbar

- Jurnalis

Jumat, 31 Januari 2025 - 19:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kanwil Kemenkum Sulbar melaksanakan kegiatan koordinasi dengan ditjen KI terkait peningkatan kualitas layanan kekayaan intelektual di Wilayah Sulawesi Barat, Jumat (31/1/2025).

Pelaksanaan koordinasi itu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar,  Sunu Tedy Maranto bersama kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat

Dalam kesempatannya, Sunu Tedy Maranto menyebut bahwa hal itu ia lakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kekayaan intelektual di Wilayah sehingga perlu melakukan  koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di Ditjen KI.

Adapun hal-hal yang menjadi materi koordinasi dan konsultasi adalah terkait pelaksanaan kegiatan layanan kekayaan intelektual di wilayah tahun 2025 serta perkembangan kekayaan intelektual di Sulawesi Barat.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan 2025, konsultasi dilakukan dengan salah satu pegawai yang berkompeten. Dalam pelaksanaan konsultasi tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat pembatasan atau pemblokiran anggaran di bidang kekayaan intelektual tahun 2025 yang berdampak pada pelaksaan kegiatan layanan KI di Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah, Sunu Tedy Maranto juga menyampaikan bahwa Pembatasan dan pemblokiran anggaran adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara.

Salah seorang Kakanwil unit wilayah dibawah kepemimpinan Menkum, Supratman Andi Agtas itu mengaku bahwa hal itu jugai bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, memastikan alokasi anggaran yang efisien dan Memfokuskan alokasi anggaran pada program-program yang dianggap paling penting dan mendesak. Meskipun dapat memiliki dampak tertentu di Wilayah khususnya di Sulawesi Barat, pembatasan dan pemblokiran anggaran yang dilakukan dengan tepat dapat membantu menjaga kesehatan keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama itu,  Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat yasin juga menyampaikan bahwa pembatasan atau pembokiran anggaran ini pasti akan berdampak di Wilayah khususnya di Sulawesi Barat karena Program atau kegiatan yang sifatnya  harus dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target kinerja, mungkin harus ditunda atau dibatalkan.

Pada kesempatan tersebut, pihak Ditjen KI meminta agar Kanwil Sulbar bisa memaksimalkan anggaran yang ada saat ini utamanya untuk pemenuhan target-target yang telah ditentukan

Berita Terkait

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:54 WIB

Sulbar Lampaui Rata-Rata Nasional, 62,19 Persen Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:16 WIB

Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:13 WIB

Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Berita Terbaru

Sorot

IJS Sulbar Kecam Oknum Wartawan Diduga Ancam Narasumber

Sabtu, 6 Jun 2026 - 16:57 WIB

Hallo Polisi

Kapolda Sulbar: Lindungi Anak dari Kekerasan dan Bahaya Medsos

Sabtu, 6 Jun 2026 - 07:51 WIB