Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar koordinasi dengan Tim Kerja Pembina Wilayah V terkait pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan serentak Pembentukan Pos Bantuan Hukum dan persiapan seleksi Paralegal Justice Award.
Pelaksanaan Koordinasi dengan Tim Kerja Pembina Wilayah V dilaksanakan secara virtual melalui Zoom yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah V, Ibu Mercy, Penyuluh Hukum Ahli Utama Kementerian Hukum.
Menurut Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, John Batara kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan menyampaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pelaporan Aktualisasi bagi para peserta pelatihan Paralegal yang telah dilaksanakan secara serentak.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan hasil aktualisasi di Provinsi Sulawesi Barat antara lain kondisi geografis wilayah peserta, jaringan internet yang kurang memadai di beberapa wilayah, belum adanya permasalahan hukum yang dilaporkan ke desa/kelurahan setelah pelaksanaan pelatihan, dan minimnya anggaran.
Namun, menurut John Batara pembentukan Pos Bantuan Hukum telah dilaksanakan di semua wilayah atau desa/kelurahan peserta.
Selain kegiatan itu, Ti Divisi P3H juga menggelar Rapat Internal Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (P3H) terkait tugas dan fungsi.
Dalam pelaksanaan rapat itu, dibahas terkait Progres kegiatan Sipkumham meliputi penyusunan dan pengunggahan SK Tim, identifikasi dan pemberitaan melalui website Sipkumham (menunggu verifikasi BSK), dan penyusunan Dokumen Inventarisasi Permasalahan.
Sehingga, Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, John Batara Manikallo, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, secara terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mendukung jajarannya untuk meningkatkan kinerja, khususnya terkait dengan Tusi P3H.
Sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja
