Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang diwakili Koordinator Penyuluh, Mardiana, menghadiri pengukuhan dan pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) se-Sulawesi Barat masa bakti 2025-2030.
Acara ini berlangsung di Ball Room Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, pada Senin, 24 Maret 2025, pukul 15.30.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah hal diantaranya terkait permasalahan stunting.
Ia menyebut bahwa di Sulawesi Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia.
“Peran penting ibu-ibu TP PKK, khususnya dalam pembinaan Posyandu di desa-desa, sebagai ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah” ujar Suhardi
Pada kesempatan yang sama tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua TP PKK se-Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto mendukung penyelenggaraan kegiatan itu.
Kanwil Hukum Sulawesi Barat akan senantiasa mendukung program-program TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda. Sehingga, Kemenkum Sulbar dapat berkontribusi mengurangi angka stunting
