Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

- Jurnalis

Sabtu, 5 Agustus 2023 - 00:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Opini WTP ini merupakan capaian ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk mempertahankan opini WTP, serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

“Masih ada temuan dan rekomendasi BPK yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Temuan-temuan tersebut agar segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang,” ujarnya di gedung Graha Pengayoman, Jumat (04/08/2023).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindak lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK per semester II tahun 2022 mencapai 91.8% dengan status telah sesuai rekomendasi. Angka ini lebih tinggi dari standar nasional yang berada di posisi 75%.

Baca Juga :  Kakanwil Kemenkum Sulbar Harap Jajarannya Sikapi Perubahan Secara Positif

Yasonna mengatakan Kemenkumham terus berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah agar laporan keuangan Kemenkumham andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemenkumham melakukan langkah-langkah agar pengelolaan keuangan dan BMN transparan dan akuntabel. Di antaranya meningkatkan kecermatan dan konsistensi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Kemenkumham juga melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset. Kemudian, Kemenkumham melakukan proses inventarisasi dan verifikasi atas properti investasi.

Langkah terakhir yang diambil Kemenkumham adalah koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi.

Sementara itu Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan BPK menemukan bahwa Kemenkumham terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada laporan keuangan tahun 2022 BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian opini dari BPK.

Baca Juga :  Hadiri Rakor, Kemenkumham Sulbar Dukung Stabilitas Keamanan Pelaksanaan Pemilu 2024

“BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga tahun 2022 Kemenkumham kembali mendapat opini WTP,” jelasnya.
Sementara itu, usai mengikuti Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 secara virtual, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyebut jajaranya akan terus memaksimalkan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di Kementerian Hukum dan HAM.
Parlindungan menilai, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kali secara berturut-turut yang diperoleh Kemenkumham dari BPK RI merupakan hasil Kerja keras dari seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM.
“Untuk itu, Kanwil Kemenkumham Sulbar akan terus mengambil peran dalam mewujudkan laporan keuangan dan BMN yang Tertib, Efisien, Efektif, Transparan, dan Bertanggungjawab” ucapnya

Berita Terkait

Silaturrahmi Bersama Pj Bupati Mamasa dan Bupati Terpilih Mamasa. Pj Bahtiar Berpesan: Anggrek Dapat Mengantar Mamasa ke Kancah Internasional
Silaturrahmi Bersama Warga Perbatasan Mamasa – Toraja, Tabang, Pj Bahtiar Dorong Tiga Budidaya Pangan Untuk Sejahterakan Warga
Anggota DPRD Sulbar Drs. Daud Tanri Arruan,Gelar Hearing di Desa Orobua Selatan: Serap Aspirasi dan Perkuat Pengawasan Pembangunan
Drg. Hj. Nurwan Katta, MARS Gelar Hearing Dialog di Tiga Lokasi, Serap Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Sulbar Gelar Hearing Dialog di Polewali Mandar, Serahkan Bantuan Alat Kesenian
Tanam Pohon dan Saat Warga Tabang Serbu Pohon Gratis dari Pemprov Sulbar
Warga Tabang Serbu Gerakan Pasar Murah Pemprov Sulbar, Lurah : Membantu Warga Kami
Ole Romenij, Tim Geypens, Dion Markx Resmi WNI, Siap Bawa Timnas Berprestasi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Februari 2025 - 22:17 WIB

Silaturrahmi Bersama Pj Bupati Mamasa dan Bupati Terpilih Mamasa. Pj Bahtiar Berpesan: Anggrek Dapat Mengantar Mamasa ke Kancah Internasional

Minggu, 9 Februari 2025 - 22:13 WIB

Silaturrahmi Bersama Warga Perbatasan Mamasa – Toraja, Tabang, Pj Bahtiar Dorong Tiga Budidaya Pangan Untuk Sejahterakan Warga

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:10 WIB

Anggota DPRD Sulbar Drs. Daud Tanri Arruan,Gelar Hearing di Desa Orobua Selatan: Serap Aspirasi dan Perkuat Pengawasan Pembangunan

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:08 WIB

Drg. Hj. Nurwan Katta, MARS Gelar Hearing Dialog di Tiga Lokasi, Serap Aspirasi Masyarakat

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:05 WIB

Wakil Ketua DPRD Sulbar Gelar Hearing Dialog di Polewali Mandar, Serahkan Bantuan Alat Kesenian

Berita Terbaru