Kepada Jajaran Bapas Polewali, Kakanwil Kemenkumham Sulbar Ingatkan Netralitas Pemilu

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 06:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Marasidin berharap jajarannya pada Bapas Polewali menjga netralitas pada Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Senin (29/1/2024).

Selain menyampaikan sejumlah hal terkait Natrlitas ASN, Marasidin juga berharap aga jajaran Bapas Polewali terus memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat.

“Berikan dampat positif dalam melayani klien pemasyarakatan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna H Laoly itu

Lebih Jauh ia  ia menyampaikan ada tiga momentum penting yang perlu dipahami oleh generasi muda Indonesia yaitu Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan Proses Pancasila menjadi dasar negara.

Sehingga, kata ia,   netralitas ASN sebagai amanat UU ASN.“Karena ASN merupakan pilar penyelenggaraan pemerintah.

“Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, menyelenggarakan pelayanan publik, dan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Kemudian di Undang-Undang Nomor 20’Tahun 2023 pasal 2, Marasidin menyebut bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain sebagai bangsa dan negara.

“Nilai dasar ASN yang dijabarkan dalam kode etik dan kode prilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,  Adaptif, Kolaboratif),” ujarnya.

Marasidin menyampaikan alasan mengapa ASN harus netral yakni agar tidak mengganggu ASN dalam melakukan tugas pelayanan, untuk memastikan pelayanan yang adil, tidaknada friksi antara ASN dan perekat NKRI, serta tidak ada politik balas budi.

Pada tersebut Kakanwil Kemenkumham Sulbar didampingi oleh Kepala Bapas Polewali Muhammad Basri serta kegiatan ini diikuti langsung oleh seluruh pejabat struktural dan Pegawai Bapas Kelas II Polewali.

Berita Terkait

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen
Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan
Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran
Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:22 WIB

Pemprov Sulbar Kejar Pinjaman Rp200 Miliar dari PT SMI untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:21 WIB

Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:16 WIB

Pemprov Sulbar Perkuat Perlindungan Anak, Forum Anak 2026-2028 Dikukuhkan

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:13 WIB

Piala Dunia 2026 dan Blank Spot Sulbar, TVRI-Pemprov Cari Solusi agar Warga Tak Ketinggalan Siaran

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Berita Terbaru

Advertorial

Komisi II DPRD Sulbar Soroti PAD 2026 Baru 28 Persen

Jumat, 5 Jun 2026 - 19:21 WIB