POLMAN – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Adithia P. Barus, mengikuti Rapat Kerja Teknis yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sulbar, Senin (15/01).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Komitmen Bersama, dan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) diikuti para Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Barat, Dr. Suyuti Marzuky, serta disaksikan secara virtual oleh Perwakilan dari Ditjen HAM.
Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Marasidin, menyampaikan dalam sambutannya, “Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program Pemerintah untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien”.
Marasidin menilai, hal itu dilakukan agar memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik menuju Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dibutuhkan komitmen yang sungguh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi momentum tentang peneguhan janji kinerja, yaitu momentum untuk membentuk komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Adithia P. Barus menyatakan siap dan mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sulbar. “Kami beserta jajaran Kantor Imigrasi Polewali Mandar siap mendukung dan senantiasa berkomitmen memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara,” menyatakan kesiapannya.
Rapat Kerja Teknis ini sedianya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari disambung dengan pemaparan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 oleh masing-masing Kepala UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
