PASANGKAYU — Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Barat yang digelar di Pasangkayu pada Sabtu, 22 November 2025, menuai sorotan tajam dari sejumlah voters. Sejumlah peserta mengaku menemukan banyak kejanggalan dalam proses jalannya kongres, mulai dari penyampaian statuta baru hingga penetapan komite secara sepihak.
Anggota Askab PSSI Mamuju, Chairul, menjadi salah satu yang paling vokal menyampaikan kejanggalan tersebut. Ia menilai forum berjalan tidak sesuai mekanisme ketika Sekretaris Umum (Sekum) PSSI Sulbar, Jupri, tiba-tiba menyampaikan Statuta 2025 sebagai pedoman kongres—namun baru disampaikan setelah forum berlangsung.
“Tentu kita tidak menerima. Statuta yang baru disampaikan justru setelah kongres berjalan. Peserta mempertanyakan kenapa baru disampaikan pada saat forum, bukan sebelumnya,” tegas Chairul.
Ia menuturkan bahwa pengurus PSSI Sulbar sebelumnya menyebut statuta tersebut telah diterbitkan pada 5 Mei 2025. Dengan demikian, seharusnya statuta sudah diedarkan ke seluruh Ketua Askab di kabupaten/kota.
“Ini menjadi kejanggalan besar. Selama ini statuta lama yang menjadi pedoman Askab. Forum tidak bisa menerima hal semendadak ini,” lanjutnya.
Kegaduhan berikutnya kembali muncul saat penentuan Komite Pemilihan (KP). Menurut Chairul, Sekum PSSI Sulbar langsung menetapkan tiga nama calon KP tanpa musyawarah. Peserta kongres pun menolak keras dan menuntut agar nama-nama KP diusulkan ulang.
“Alhamdulillah, forum akhirnya sepakat memilih tiga nama baru yang diajukan peserta kongres,” ujarnya.
Namun persoalan belum selesai. Ketika giliran penetapan Komite Banding Pemilihan (BP), forum kembali dikejutkan karena Sekum PSSI Sulbar langsung menetapkan nama-nama BP tanpa melibatkan peserta.
“Peserta kongres jelas tidak menerima. Seharusnya pemilihan anggota komite BP dibahas dan diusulkan bersama,” kata Chairul.
Kekacauan makin bertambah ketika terjadi perbedaan pernyataan terkait hak suara peserta Piala Suratin. Chairul mengatakan Sekum menegaskan peserta Suratin sah menjadi voters. Namun pernyataan itu justru bertolak belakang dengan Ketua PSSI Sulbar yang menyebut peserta Suratin tidak dapat dilibatkan sebagai pemilik suara.
“Ini membingungkan. Harusnya semua yang mengikuti Piala Suratin diberi hak suara dalam pemilihan Ketua PSSI Sulbar,” tegasnya.
Karena banyaknya kejanggalan, peserta kongres akhirnya sepakat meminta agar pelaksanaan lanjutan kongres dipindahkan ke tempat netral guna menghindari intervensi.
“Kami meminta PSSI Pusat segera turun tangan menangani kejanggalan dan ketidakadilan yang dilakukan pengurus PSSI Sulbar,” tutup Chairul.
