LAMBAT DALAM PENANGANAN KASUS DUGAAN KORUPSI, FORMADA PB ANCAM ADUKAN KEJAKSAAN NEGERI POLMAN KE KEJAGUNG.

- Jurnalis

Sabtu, 18 Mei 2024 - 05:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polewali mandar. 17 mei 2024. Forum aliansi pemuda polman (formada pb) kembali mempertanyakan soal kasus dugaan mark up di rsud andi depu polman yang bersumber dari biaya klaim pasien tidak mampu senilai 250 sampai 300 juta yang dibiayai oleh pemerintah polewali mandar pada tahun 2022 tepat dibulan juli dan november, anggaran klaim tersebut adalah berupa klaim biaya persalinan di ruangan perinatal rsud andi depu polman.

Tiga minggu berlalu pasca demonstrasi pada tanggal 30 april 2024. Dikejaksaan negeri polman untuk mendesak agar Pihak nya dapat melakukan pemanggilan serta pemeriksaan kepada yang bertanggung jawab di rsud andi depu polman terkait apa yang menjadi tuntutan kami. Ungkap Hidayat Tumpang, 17 mei 2024.

Biaya persalinan termahal se Indonesia , bisa didaulat ke kab Polewali Mandar provinsi sulbar. Sebab dari beberapa sampel yang kami temukan. Tak satupun rsud memberikan tarif sebesar 250/300 juta per pasien untuk biaya persalinan. Polman sudah devisit sampai 100 milyard, ini menandakan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan menegemen keuangan di pemda polman. Sambung hidayat 17 mei 2024

Jika dalam waktu dekat ini. Kami serta masyarakat polman, belum menerima informasi terkait progres kinerja kejaksaan negeri polman. Yang kami duga sangat lamban dalam menangani kasus tersebut. Maka kami akan mengadukan sampai ke kejaksaan agung republik indonesia di jakarta. Imbuhnya.

dr.anita sebagai nahkoda di rsud andi depu polman. Harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di lingkup rsud andi depu. Baik pngelolaan pelayanan, managemen serta transparansi laporan keuangan bulanan dan tahunan. Secara terbuka sesuai amanah uu 1945. Tutup hidayat

Farid kasi intel kejaksaan negeri polman, mengungkapkan, bahwa dalam proses hal tersebut, kami sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak rsud andi depu polman. Dan masih dalam pengumpulan data untuk melengkapi segala dokumen yang kami butuhkan. Pasti kami bergerak, apalagi kasus seperti ini, baru pertama kali ada yang demikian. Dan ini sangat menarik untuk kami kembangkan dalam menangani hal tersebut.

Berita Terkait

Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Getaran Terasa hingga Sulawesi Barat
Ketua DPP IJS Sulbar Terima Kunjungan Ketua DPW IJS Pasangkayu, Perkuat Sinergi Organisasi
Respons Perubahan Global, Firdaus Intruksikan Anggota SMSI Jadi Pemandu Informasi yang Sehat
PNM Tebar Syukur, Salurkan Hewan Kurban ke Warga Desa
Bahas Agenda Strategis Organisasi , KKSS Sulbar Matangkan Persiapan Raker Juni 2026
Munas HIPMI Lampung Disorot, BPD HIPMI Sulbar Minta Lokasi Dipindah
Safari Ramadan 1447 H, Otorita IKN Perkuat Silaturahmi dan Serap Aspirasi Masyarakat Wilayah Delineasi IKN
Menkopolkam RI Tinjau IKN, Apresiasi Progres dan Kesiapan Infrastruktur Kawasan Nusantara
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 10:42 WIB

Gempa M 6,7 Guncang Sulawesi Tengah, Getaran Terasa hingga Sulawesi Barat

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:38 WIB

Ketua DPP IJS Sulbar Terima Kunjungan Ketua DPW IJS Pasangkayu, Perkuat Sinergi Organisasi

Jumat, 12 Juni 2026 - 23:29 WIB

Respons Perubahan Global, Firdaus Intruksikan Anggota SMSI Jadi Pemandu Informasi yang Sehat

Senin, 1 Juni 2026 - 14:25 WIB

PNM Tebar Syukur, Salurkan Hewan Kurban ke Warga Desa

Sabtu, 30 Mei 2026 - 00:20 WIB

Bahas Agenda Strategis Organisasi , KKSS Sulbar Matangkan Persiapan Raker Juni 2026

Berita Terbaru