MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar terus memacu langkah strategis menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satunya dengan menggelar rapat pembahasan rencana kerja sama bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemkesra Setda Sulbar, Kamis (5/2/2026).
Rapat tersebut difokuskan pada penguatan sinergi penanganan ATS melalui pendidikan vokasi dan peningkatan produktivitas. Langkah ini dinilai krusial untuk membuka akses keterampilan bagi anak-anak yang terputus dari pendidikan formal, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan berdaya saing. Program ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera.
Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, yang membuka rapat tersebut menegaskan bahwa persoalan ATS tidak bisa ditangani secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga, terutama melalui pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi unggulan daerah.
Menurut Murdanil, kerja sama dengan BBPVP Makassar diharapkan mampu menghadirkan skema pelatihan vokasi yang tepat sasaran dan aplikatif bagi anak-anak tidak sekolah. Dengan keterampilan yang relevan, para peserta diharapkan siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri berbasis potensi lokal.
Dalam rapat tersebut juga dibahas komitmen Pemprov Sulbar untuk mendukung penuh pelaksanaan program, mulai dari pemetaan dan validasi data ATS, penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, hingga penguatan pendampingan pascapelatihan agar hasilnya berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi Pemprov Sulbar dan BBPVP Makassar ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Selain membuka akses kesempatan kerja, program ini juga diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan, khususnya Anak Tidak Sekolah.
Rapat ini menjadi fondasi awal penyusunan kerja sama konkret antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BBPVP Makassar, termasuk penetapan jenis pelatihan, sasaran peserta, serta mekanisme pelaksanaan yang efektif dan terukur dalam menurunkan angka ATS di Sulawesi Barat.
