Mamuju – Dalam upaya memperkuat tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang TIK, Persandian, dan Statistik, menggelar Asesmen Keamanan Informasi SPBE Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 28 Mei 2025.
Iklan Bersponsor Google
Asesmen ini diikuti oleh para pengelola SPBE dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan inventarisasi aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengidentifikasi kerentanan serta potensi risiko, dan menyusun langkah-langkah proteksi, mitigasi, serta pemulihan terhadap berbagai ancaman keamanan informasi, baik yang telah terjadi maupun yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan bahwa asesmen ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola SPBE secara menyeluruh di lingkup Pemprov Sulbar.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas,” ungkap Mustari, Rabu, 28 Mei 2025
Ia juga menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, tantangan terhadap keamanan siber semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas penting yang harus terus ditingkatkan.
“Kami berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan keamanan informasi di seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sandiman Ahli Muda Dinas Kominfo SP Sulbar, Sudarmono, menyatakan bahwa asesmen ini diharapkan mampu meningkatkan security awareness atau kesadaran para pengelola SPBE terhadap pentingnya tiga pilar utama dalam keamanan informasi, yaitu Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Integritas), dan Availability (Ketersediaan).
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pengelola SPBE di OPD semakin memahami pentingnya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam setiap proses pemerintahan berbasis digital,” tutup Sudarmono.
Kegiatan asesmen ini menjadi salah satu langkah penting Pemprov Sulbar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tangguh, terpercaya, dan adaptif terhadap era digital.
Iklan Google AdSense
