Mamuju, Sulawesi Barat – 30 April 2025 – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto, menekankan pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugas serta menyoroti dampak positif penerapan transformasi digital terhadap kinerja dan pelayanan masyarakat. Penegasan ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas terkait komitmen seluruh pegawai terhadap cita-cita organisasi. Hal tersebut disampaikan Kakanwil pada pelaksanaan Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan yang dilaksanakan di Hotel Afla Mamuju.
Kakanwil Sunu Tedy menilai bahwa internalisasi nilai-nilai organisasi adalah hal yang paling fundamental bukanlah sekadar rencana yang tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai terhadap visi Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sehingga penerapan transformasi digital telah menunjukkan dampak nyata terhadap kinerja dan pelayanan masyarakat. Untuk itu transformasi digital yang gencar dilaksanakan di Kemenkum terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum” sambungnya melanjutkan pesan Menteri Hukum
Target seluruh layanan berbasis digital pada tahun 2025 semakin mendekat, dan hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan, serta kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan peran Kemenkum dalam mendukung Asta Cita Presiden melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2029. Salah satu sasaran strategis yang ditekankan adalah terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI melalui program penegakan dan pelayanan hukum, khususnya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sasaran program ini meliputi peningkatan kemudahan berusaha pada layanan badan usaha dan keperdataan serta peningkatan kepuasan dan manfaat layanan AHU, termasuk layanan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.
Kakanwil menjelaskan bahwa kehadiran pemerintah/negara melalui fasilitasi pembentukan PT Perorangan sangat membantu masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya secara legal dan profesional. Dukungan dari berbagai organisasi pemerintah maupun non-pemerintah juga mendorong para pelaku usaha untuk membentuk PT Perorangan, sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
“Manfaat utama PT Perorangan meliputi usaha yang legal dengan badan hukum resmi, perlindungan aset pribadi, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kredibilitas usaha, proses pendaftaran yang mudah dan murah, dukungan terhadap pertumbuhan bisnis, serta peluang untuk mengikuti tender dan menjalin kemitraan yang lebih luas” sambungnya
Untuk semakin mendekatkan layanan PT Perorangan kepada masyarakat, Kakanwil menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menyediakan desk layanan konsultasi dan pendaftaran. Pihaknya juga siap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti ekspo atau kegiatan pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan penekanan pada amanah, integritas, dan optimalisasi transformasi digital, Kakanwil Kemenkum Sulawesi Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
