MAMUJU — Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah cepat dan terukur dengan melakukan koordinasi dan konsultasi intensif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (19/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD.
Rombongan dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto AP., M.M, didampingi Kabag Persidangan Sahrin Salatung, Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Yulhabianto, serta Kasubag Umum M. Adib. Kedatangan mereka diterima oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Angga Hervianto, bersama tim pemeriksa BPK Sulbar.
Pertemuan tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh rekomendasi dalam LHP BPK dapat ditindaklanjuti secara cepat, akuntabel, serta sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini juga sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Suhardi Duka – Salim S. Mengga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berintegritas.
Dalam forum itu, pihak Sekretariat DPRD Sulbar memaparkan progres tindak lanjut yang telah dilakukan, termasuk sejumlah poin teknis yang memerlukan arahan langsung dari BPK. Respons positif pun diberikan oleh BPK dengan memberikan penjelasan mendalam agar seluruh langkah percepatan tetap sesuai standar pemeriksaan.
“Koordinasi ini penting untuk menghadapi kegiatan tahun anggaran 2026, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan dinamika di lapangan. Sekretariat DPRD Sulbar harus mampu menyikapi situasi tersebut agar tetap sesuai ketentuan,” tegas Angga Hervianto, Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Sulbar.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut LHP bukan sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD.
“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban tindak lanjut secara tepat waktu dan akuntabel. Ini bagian dari upaya kami mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Arianto.
Dengan terjalinnya komunikasi yang semakin intens bersama BPK, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat optimistis seluruh rekomendasi dalam LHP BPK dapat dituntaskan secara optimal. Langkah proaktif ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pondasi pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya di DPRD Sulbar.
