MAMUJU – Provinsi Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Maret 2026, Sulbar berhasil mencatat tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) sebesar 62,19 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.
Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Barat pada posisi sembilan besar nasional dalam kategori penginputan data Epdeskel tertinggi. Bahkan, Sulbar berhasil mengungguli sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah yang mencatat 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen.
Secara khusus pada evaluasi perkembangan desa, Sulawesi Barat berada di peringkat delapan nasional. Sementara jika digabungkan antara desa dan kelurahan, Sulbar menempati posisi sembilan nasional dengan capaian yang tetap berada di atas rata-rata Indonesia.
Penilaian Epdeskel sendiri merupakan bagian dari evaluasi tahunan yang dilakukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Melalui Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026, Kemendagri menetapkan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
Dari hasil evaluasi terhadap desa dan kelurahan yang telah melakukan penginputan data di Sulbar, tercatat sebanyak 186 desa dan kelurahan atau 32,35 persen masuk kategori Cepat Berkembang. Sementara 190 desa dan kelurahan atau 33,04 persen berada pada kategori Berkembang, dan 27 desa atau kelurahan atau 4,70 persen masih masuk kategori Kurang Berkembang.
Dengan demikian, sebanyak 65,39 persen desa dan kelurahan di Sulawesi Barat telah berada pada kategori Berkembang dan Cepat Berkembang. Kondisi ini menunjukkan tren positif pembangunan desa yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar, Darmawati, menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Menurutnya, salah satu faktor pendorong meningkatnya partisipasi desa dalam penginputan data adalah adanya kebijakan yang mengaitkan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa dengan kewajiban penginputan data Epdeskel.
“Ini menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk lebih aktif memperbarui dan melengkapi data yang dibutuhkan. Data yang valid sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan,” ujar Darmawati.
Ia juga menjelaskan bahwa desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang maupun Berkembang berpeluang mengikuti seleksi Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026.
Meski demikian, Darmawati mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain masih adanya 27 desa dan kelurahan yang masuk kategori Kurang Berkembang, penginputan data dari kelurahan di Sulbar juga masih tercatat nol persen.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh pemerintah kelurahan dan desa yang belum optimal untuk segera meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel.
“Data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting dalam penyusunan program pembinaan dan pembangunan yang tepat sasaran. Ke depan, kami berharap seluruh desa dan kelurahan di Sulbar dapat berpartisipasi aktif,” tegasnya.
Prestasi ini menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Dengan capaian yang telah diraih, Sulbar semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pembangunan desa terbaik di Indonesia. (*)
