RAKYATTA.CO|Dihadiri kementrian kesehatan RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, melakukan kegiatan aksi tujuh program penanganan Stunting melalui Diseminasi dan Publikasi data stunting yang di gelar di grand Maleo Hotel, Sabtu 11 Desember 2021.
Iklan Bersponsor Google
Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH., M. Si, dengan tegas mengatakan, tingginya angka stunting di daerah ini bukanlah sebuah prestasi, dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, Ujar Sutinah.
Pasalnya, Masih Sutinah, stunting atau masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak (kerdil), tidak hanya disebabkan oleh persoalan kesehatan saja, melainkan oleh faktor yang multi dimensi, mulai dari kondisi sosial hingga persoalan ekonomi juga menjadi hal yang menyebabkan kasus ini masih sangat tinggi di Mamuju.
Olehnya, Kata dia, bupati memberikan warning kepada instrumen kesehatan, termasuk para kepala puskesmas maupun lurah dan camat, untuk lebih cermat dalam mengawasi persoalan ini, sehinga dapat ditekan lebih dini agar kasus stunting dapat berkurang.
Kegusaran Bupati perempuan pertama di mamuju ini bukan tanpa alasan, pasalnya dari 360 kabupaten kota setanah air, mamuju masih tergolong daerah level akut kronik dengan persentase prevalensi stunting berada diatas 20 persen sebagaimana batas minimal yang ditetapkan WHO.
Untuk itu, Sutinah berharap agar hal ini menjadi perhatian dan kepedualian semua stakeholders, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menekan angka stunting yang dimulai dari lingkungan terkecil keluarga.
Terkait hal itu, Bupati menjelaskan, dalam upaya memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintahan yang dipimpinnya yang belum genap setahun telah mampu memberikan jaminan kesehatan semesta atau Universal Healt coverage (UHC) terhadap hampir semua masyarakat mamuju dalam bentuk kepesertaan BPJS, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak dijamin dalam layanan kesehatan gratis.
“Kalau ada warga yang belum terdata bisa langsung melaporkan, karena kita masih ada kuota kosong, sayang kalau tidak digunakan, karena target kita 98 persen masyarakat mamuju akan kita cover dalam BPJS kesehatan”, sebut Sutinah.
Sebelum itu, dalam laporan tertulisnya, Ketua tim konvergensi percepatan penanganan stunting kabupaten mamuju, Budianto Muin, menjelaskan, aksi tujuh berupa diseminasi dan publikasi data stunting adalah rangkaian aksi sebelumnya yang dimulai dari aksi pertama berupa analisis situasi, selanjutnya pada aksi kedua dan ketiga berupa rencana kegiatan dan rembuk stunting, dilanjutkan dengan peraturan bupati tetang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, serta sistem manajemen data sebagai aksi ke empat, lima dan enam.
Adapun peserta kegiatan, tambah kepala Bappepan Kabupaten Mamuju ini, terdiri dari 150 orang, dengan menghadirkan narasumber dari kementerian kesehatan RI, Dakhlan Choeron, SKM., MKM
Iklan Google AdSense
