WAJO — Pemasangan Jaringan Gas (Jargas) di Kabupaten Wajo disoroti Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK).
Ketua DPD L Kontak Wajo, Muh. Amir angkat bicara terkait pemasangan Jargas tersebut yang menurutnya progres jargas di Wajo yang dilaksanakan PT. S PGN sedikit berbeda dengan pemasangan jargas tahun 2011.
Menurut Gunawan, Constrution Manjager PT. S PGN, pihaknya tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat sebelum pekerjaan di mulai karena tidak mendapatkan arahan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wajo.
” Pekerjaan Jargas tanpa sepengetahuan masyarakat. Ini sama saja wilayah mereka di acak acak pelaksana,” tegas Amir.
Amir juga mengkritik , Pemda Wajo yang telah melakukan pembiaran terhadap perusahaan Jargas dengan tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Pemda Wajo menurut Amir, tidak memberikan perhatian khusus di jaringan pipa induk 180 inci yang terbentang di Jembatan Sungai Tampangeng.
Posisi pipa induk menurut Amir seharusnya crossing di pinggir jembatan bukan pipa induk hanya di ceburkan ke sungai dan di biarkan mengambang yang akibatnya bisa fatal karena ini menyangkut jaringan gas rumah tangga.
“jika terjadi kebocoran di pipa induk tersebut maka masyarakat akan terkena dampaknya. Kami punya bukti fisik terkait pipa induk tersebut,” jelasnya.
Amir meminta agar bupati wajo turun langsung memantau di sekitar Jembatan Sungai Tampangeng, dan jika Pemda Wajo tidak merespon hal tersebut maka Amir dan lembaganya akan melaporkan bukti tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sisa gas yg di miliki Pemda seharusnya di alihkan saja menjadi gas rumah tangga daripada menjadikan PLTG atau CNG yang tak kunjung bisa terlaksana. Masyarakat harus jauh lebih di prioritaskan artinya jaringan gas lebih dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di banding PLTG dan CNG. Bupati harus mempertimbangkan sisa gas yg di miliki,” tutupnya.
