Mamuju — Direktur logos Politika, Maenunis Amin, menilai polemik ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD Mamuju dalam Paripurna HUT kabupaten Mamuju ke 480 sebagai hal yang kerap terjadi dalam pemerintahan yang menganut open system.

Mantan tenaga ahli Gubernur Sulbar ini, justru menyebutnya sebagai hal positif bagi proses dinamika berdemokrasi dan pemerintahan di Sulawesi Barat.

“Aksi mayoritas anggota DPRD Mamuju yang menolak menghadiri paripurna HUT kabupaten Mamuju itu hal biasa dalam politik dan pemerintahan. Apalagi Indonesia secara umum menganut open system, jadinya sistem presidensial tapi rasa-rasa parlementer. Kalau biasanya kita sering melihat mahasiswa atau masyarakat buat mosi tidak percaya kepada DPR atau pemerintah, itu tidak ada secara teori dalam sistem pemerintahan. Nah, kalau sekarang anggota DPRD Mamuju melakukan mosi tidak percaya, itu yang justru didukung oleh teori sistem pemerintahan parlementer dan sistem kita kan semi parlementer.” Ungkap Maenunis.

Meski tidak memastikan bahwa aksi anggota DPRD Mamuju tersebut sebagai mosi tidak percaya, akan tetapi variabelnya Ia nilai secara politis kelembagaan.

“Boleh jadi itu sebagai mosi tidak percaya oleh anggota DPRD yang dilakukan sebagai aksi kontra kebijakan politik. Mosi tidak percaya kepada siapa? Ya boleh jadi kepada ketua DPRD Mamuju sendiri, boleh jadi juga kepada Bupati Mamuju, atau dua-duanya sekaligus.” Imbuhnya.

Meski demikian, dirinya menapik aksi para anggota DPRD Mamuju sebagai efek politik dari Pilkada 2020 yang akan digelar Desember mendatang.

“Sang tidak kontekstual dan tidak cukup relevan jika itu dinilai sebagai efek dari Pilkada 2020 yang mau digelar, sebab dua partai pendukung petahana yakni Hanura dan Golkar sendiri ikut tidak hadir. Jadi, itu pasti aksidentil dari problem internal DPRD Mamuju ataupun antara legislatif versus eksekutif.” Tutup Maenunis.