Sengkang — Rencananya pekan depan lembaga Badan Pemantau Dan Kebijakan Publik (BPKP) akan resmi melaporkan sejumlah Kades yang ada di 14 Kecamatan Wajo.
Rencananya ada sekitar 69 Desa se Wajo yang akan dilaporkan secara resmi untuk diserahkan ke penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan termasuk ke pihak Polda dan Kejati Makassar.
Ketua BPKP Wajo, Andi Sumitro melalui pres release secara resmi melalui awak media Sabtu 24 Oktober 2020 dalam sebuah pertemuan disalah satu gedung hotel yang ada di salah satu kota Makassar.
Andi Sumi sapaan akrabnya mengungkapkan kalau rencana pekan depan itu ada 69 Kades yang akan dilaporkan secara resmi, antaranya 2 desa di Kecamatan Bola, 6 desa Di Kecamatan Pammana, 2 desa di Kecamatan Takkalalla, 7 desa di Kecamatan Sabbangparu, 9 desa di Kecamatan Tanasitolo, 4 desa di Kecamatan Maniangpajo, 4 desa di Kecamatan Belawa.
“Selanjutnya 3 desa di Kecamatan Gilireng, 6 desa di Kecamatan Sajoanging, 4 desa di Kecamatan Penrang, 6 desa di Kecamatan Keera, 11 desa di Kecamatan Pitumpanua serta 5 desa di Kecamatan Majauleng. Ujarnya
Lanjut dikatakan, Ke 69 desa ini rata rata diindikasikan terjadinya sejumlah temuan dalam beberapa item masing masing pekerjaanya baik menggunakan amggaran dana desa dan add untuk tahun 2018 dan 2019.Dimana dari hasil monitoring yang dilakukan tim nya sejak beberapa bulan yang lalu, ditemukan 69 desa tersebut diduga kuat bermasalah dan ada temuan. Ujarnya tanpa enggang merinci lebih jelas terkait temuan tersebut.
Saat ini sementara pihaknya tengah mempersiapkan berkas dan data data serta foto sebagai pendukung atas laporan nantinya dan akan diserahkan dalam waktu dekat ke institusi penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.
“Temuan lembaga kami ini sangat beragam dan berbeda item temuan masing masing desa tersebut sesuai dengan masing masing pekerjaan yang ditemukan dilokasi lapangan. “Ini beda beda temuanya, ada terkait jalan tani, embung embung, perkerasan dan rabat beton serta talud dan sejumlah kegiatan lainya”.Cetusnya
Disinggung soal data nama desa dan juga item masing masing temuan, Andi Sumi mengaku belum mau beberkan terlalu jauh dulu dan meminta untuk sabar, semuanya nanti akan dibuka secara detail nama desanya dan temuanya setelah kami resmi masukkan laporan lembaga kami ke penegak hukum. Dirinya tidak mau kalau bocor duluan sebelum masuk di penegak hukum.
“Dan setalah resmi kami laporkan nantinya, tentu pihaknya bersama tim BPKP akan terus memantau dan mengawasi perkembangan laporan nantinya dan mengawal prosesnya. Tambahnya
Sementara Kapolres Wajo, AKBP Muh Islam mengaku kalau setiap laporan yang masuk tentunya akan kami terimah dan tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ucapnya ringkas
Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kejari Sengkang, Eman Sulaeman yang sebelumnya mengatakan kalau silahkan saja dan siapapun berhak melapor, termasuk lembaga lsm silahkan masukkan.
“Kalau ada laporan dan pihaknya siap menerimah dan melakukan proses sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bagi pihaknya tentu tidak ada istilah back up back up dan jelas jika ada pelanggaran hukum atau indikasi yang mengarah korupsi pasti akan kami tindak.Katanya
