Bicara DOB Balanipa, Begini Kata Salim S. Mengga

- Jurnalis

Selasa, 17 September 2019 - 07:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POLMAN — Salim S Mengga menanggapi adanya keinginan pemerintah Sulawesi Barat dan Pemkab Polman yang berkeinginan membentuk DOB Balanipa menjadi satu Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat.

“Hampir semua pejabat bupati setelah dua periode setuju pemekaran daerahnya apalagi kalau ada rencana ke pilgub kedepan maka semua akan berbicara pemekaran agar mendapat simpati masyarakat,” Sebut Salim S Mengga, Selasa 17 September 2019.

Mantan anggota DPR RI bahkan menyebutkan, Wacana pembentukan Kabupaten Balanipa ini muncul sejak kepemimpinan Anwar Adnan Saleh yang kala itu masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi barat, sudah bicarakan pemekaran terutama saat akan pilgub dan pilbub masyarakat polman lupa.

“Jika melihat ini, saya melihat tidak ada yang bersungguh-sungguh atau serius ingin DOB Balanipa kecuali hanya untuk pencitraan dan untuk meraih simpati politik utamanya jelang pilgub dan pilbub,” Kata Salim S Mengga.

Salim bahkan bercerita saat dirinya masih menjabat anggota DPR RI yang kala itu masih di komisi 2, “Perna satu ketika ada yang datang kerumah dan saya tanya tentang Balanipa dan dan di jawab tidak ada dana.

“Waktu itu saya jawab bahwa tidak diperlukan dana untuk pemekaran sebuah wilayah ,yang diperlukan itu adalah kemauan dan upaya sungguh sungguh meyakinkan pemerintah pusat dalam hal ini kemendgri bahwa DOB Balanipa memang sangat di butuhkan,” kata Salim Lagi.

Salim menambahkan, DOB BALANIPA jangan terkesan untuk mendapatkan peluang meraih jabatan karena akan ada tim dari kemendgri dan Komisi 2 DPR RI, yang akan menilai bahwa seberapa layak suatu daerah dapat dimekarkan apalagi uu pemekaran sudah jauh lebih sulit dari pada sebelumnya.

“Kalupun DON BALANIPA disetujui tidak akan langsung menjad kabupaten tetapi ada masa persiapan selama 3 tahun dan setelah 3 tahun baru dinilai kembali apakah bisa dimekarkan atau kembali kekabupaten induk . Karena itu bila serius maka persipan dengan baik mulai sekarang karena fasiltas yang ada untuk persiapan juga akan dinilai ,sekedar informasi,” Tutup Salim S Mengga.

Editor: Fathir

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB