MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat menyambut Program Klinik Pemerintah Digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Program ini diyakini menjadi pintu percepatan transformasi digital di daerah melalui inovasi dan kolaborasi layanan publik antara pemerintah pusat dan daerah.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan salah satu prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, sebagai bentuk komitmen mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.
“Program Klinik Pemerintah ini menjadi peluang besar bagi Sulbar untuk mendorong percepatan transformasi digital,” ujarnya, Senin (1/9/2025).
Namun, tantangan masih menghadang. Berdasarkan Dashboard PMT Kemenkomdigi RI per Januari 2025, tercatat masih ada 196 desa atau 30,25% wilayah Sulbar yang masuk kategori blankspot maupun lemah sinyal 4G. Rinciannya, 118 desa blankspot dan 78 desa lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten.
Sementara itu, jumlah BTS yang beroperasi di Sulbar mencapai 622 unit dengan total 2.442 site. Kabupaten Polewali Mandar tercatat terbanyak dengan 822 site, disusul Mamuju (455), Majene (303), Mamuju Tengah (267), Pasangkayu (393), dan Mamasa (202).
Ridwan menambahkan, kebutuhan jaringan internet, khususnya 4G, sangat mendesak dan dinantikan masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkab terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan, terutama pada fasilitas layanan publik yang belum terkoneksi internet.
Dengan adanya Klinik Pemerintah Digital, Sulbar optimis keluar dari keterbatasan jaringan menuju era pelayanan publik berbasis digital yang lebih modern dan inklusif.
