BALI, RAKYATTA.CO — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar.
Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia ini berlangsung dari tanggal 11-13 Oktober 2019.
Adapun narasumber yang hadir diantaranya; Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi; Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Budi Setiawan dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, mengambil bagian untuk melayangkan beberapa pertanyaan dan pernyataan.
“Yang pertama saya pertanyakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah yang dianggap menurunkan fungsi Biro Humas menjadi Kabid Humas di Dinas Kominfo. Kedua, beban Kominfo menangani infrastruktur, seperti satu data indonesia, SPBE, Geospasial, ditamba lagi dengan tugas Humas yang begitu berat. Ada KIP dan KPID juga akan semakin menambah beban Kominfo, sehingga kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan,” sebut Safaruddin.
Dalam kesempatan itu, kata mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat ini, persoalan-persoalan yang dihadapi Humas di Sulawesi Barat juga dirasakan oleh semua daerah Provinsi se Indonesia, utamanya dalam hal koordinasi ke OPD dan lembaga vertikal lainnya.
“Dan Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terpisahnya Humas dan Portokol semakin mempersusah ruang komunikasi,” ucapnya.
Selain itu, tambah Safaruddin, Kemendagri diminta dan disarankan agar setiap membuat suatu regulasi perlu melibatkan Kementerian lainnya seperti Menpan RB dan lembaga lainnya sehingga tidak berseberangan dan tumpang tindih.
“Termasuk saya juga sarangkan bahwa untuk APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia) diundang untuk membahas persoalan di daerah, termasuk struktur kelembagaan di daerah sehingga terjadi konektion antara regulasi dengan kebutuhan suatu daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar dalam kesempatannya berjanji, bakal mengevaluasi sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah pejabat Hunas Provinsi. Hal tersebut dalam waktu dekat ini akan dibicarakan.
Saat membuka acara Rakornas, Bahtiar juga mendorong pejabat kehumasan Provinsi di Seluruh Indonesia untuk tetap memperkuat organisasi dan tata kelola kehumasan.
“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantanggan,” kata Bahtiar.
Menurutnya, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi Humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi ini yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.
“Jadikan Forum ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana. Karena ini kita sudah di era lompatan informasi yang kalau salah-salah informasi atau dalam mengelolanya bisa jadi ancaman bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik mengatakan, peserta rakor diikuti oleh 34 pejabat kehumasan di seluruh Provinsi di Indonesia sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi dan sinergi di bidang kehumasan.
“Rakor ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi dan untuk meningkatkan sinergitas antara humas di Pemda terutama untuk mengantisipasi hoaks. Oleh karenanya agenda rakor kali ini diisi dengan sinergi, konsolidasi humas dan optimalisasi juru bicara di Pemda yang juga dihadiri 34 orang pejabat kehumasan di seluruh Provinsi di Indonesia,” tutup Aang.
