MAMUJU – Komitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Sulawesi Barat semakin diperkuat. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan kesiapan penuh institusi kepolisian untuk terlibat aktif dalam pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang tengah dipersiapkan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri rapat advokasi dan pendampingan pembentukan Pokja BSAN yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kominfo, serta Bappeda Sulbar.
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa sekolah merupakan tempat utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Sekolah adalah pintu utama pembentukan karakter anak. Program ini sangat tepat dan penting. Jika Bapak Sekda berkenan, saya siap menunjuk perwira terbaik untuk bergabung dan bekerja sama dalam Pokja,” tegas Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta.
Kapolda menyoroti maraknya berbagai tindakan yang melibatkan pelajar dan telah masuk dalam kategori tindak pidana, seperti pemerasan, pengeroyokan, pembentukan geng, intimidasi hingga kekerasan seksual.
Menurutnya, berbagai kasus tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan yang harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pelaku masih berstatus pelajar, tetapi perbuatannya sudah masuk kategori kejahatan. Ada pemerasan, penyerangan, ancaman penyebaran rekaman hingga kekerasan seksual. Penanganannya harus tegas dan sesuai aturan,” ujarnya.
Kapolda juga menyinggung persoalan perundungan atau bullying yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menilai, jika perundungan dilakukan secara berulang dan berdampak serius terhadap korban, maka penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan kekeluargaan atau restorative justice.
“Pelaku harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Ini penting sebagai efek jera sekaligus perlindungan terhadap korban,” katanya.
Agar program Sekolah Aman dan Nyaman tidak berhenti sebagai slogan semata, Kapolda meminta seluruh indikator yang menjadi ukuran keamanan dan kenyamanan sekolah dirumuskan secara jelas dan terukur.
Ia menjelaskan, konsep sekolah nyaman harus mencakup ketersediaan fasilitas yang layak, lingkungan yang bersih, serta sarana sanitasi yang memadai. Sementara sekolah aman harus mampu melindungi siswa dari kekerasan fisik, perundungan, kejahatan seksual, hingga ancaman di ruang digital seperti pornografi dan perjudian online.
Kapolda juga mendorong setiap sekolah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan yang jelas, mulai dari sistem satu pintu keluar-masuk, pemasangan CCTV di titik rawan, hingga pengawasan ketat di area yang minim pantauan guru.
Tak hanya fokus pada perlindungan siswa, Kapolda juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan guru. Ia menegaskan para pendidik tidak perlu takut menjalankan tugas mendidik selama berada dalam koridor pendidikan.
“Jangan takut mendidik. Jika ada guru yang menegur siswa demi kebaikan lalu mendapat tentangan dari orang tua, saya yang akan membela gurunya. Sebaliknya, jika ada siswa atau orang tua melakukan kekerasan maupun perundungan terhadap guru, saya perintahkan aparat hukum menindak tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Selain itu, Kapolda meminta sekolah menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan ramah bagi siswa agar mereka berani menyampaikan persoalan yang dihadapi tanpa harus meluapkannya melalui media sosial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar menyambut baik dukungan penuh dari Polda Sulbar. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan standar sekolah aman dan nyaman yang menjadi ciri khas Sulawesi Barat dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Apresiasi juga disampaikan Kepala DP3A Sulbar yang menilai keterlibatan kepolisian sangat penting mengingat Sulbar masih menghadapi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Di sisi lain, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bappeda menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini, mulai dari kesehatan mental, keamanan digital hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk segera menyusun Surat Keputusan pembentukan Pokja BSAN beserta rencana kerja yang rinci, terukur dan dapat diimplementasikan secara nyata demi mewujudkan sekolah yang aman, sehat dan nyaman bagi seluruh anak di Sulawesi Barat.
