WAJO|RAKYATTA.CO|Bupati Wajo, Amran Mahmud, meminta kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar maksimal mengawal usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Sebab, usulan itulah yang nantinya dirumuskan dan ditetapkan menjadi prioritas daerah.
Iklan Bersponsor Google
Hal tersebut jadi penekanan Amran Mahmud saat memberikan sambutan pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 di Kecamatan Pammana Tahun Anggaran 2022, Selasa (22/2/2022).
Amran Mahmud menyampaikan, apa yang menjadi usulan prioritas di tingkat kecamatan–yang ditetapkan melalui musrenbang–akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas bersama usulan dari kecamatan lainnya sehingga bisa ditetapkan menjadi prioritas daerah.
“Saya meminta kepada kepala OPD agar betul-betul mengawal usulan masyarakat sesuai dengan tingkat prioritas. Meski kita pahami bahwa karena pandemi sehingga postur anggaran kita terbatas, tetapi saya minta agar dimaksimalkan,” ucap Amran Mahmud.
Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Pammana, Amran Mahmud selama ini keliling ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengarahan. Hal ini agar perencanaan pembangunan bisa terarah sekaligus selaras dengan program pemerintah daerah.
Senin sore (21/2/2022) kemarin, usai mengikuti Musrenbang di Kecamatan Bola, kepala daerah yang memang terkenal energik itu segera berangkat ke Kota Makassar menghadiri kegiatan pada malam harinya.
Lalu, subuh hari ini, Selasa (22/2/2022), Amran Mahmud kembali ke Wajo menghadiri Musrenbang Pammana, Tanasitolo, dan Sabbangparu serta serangkaian kegiatan lainnya.
“Kita ubah pola musrenbang sehingga bukan lagi seremonial yang ditonjolkan. Jadi, perwakilan masyarakat diberikan ruang untuk diskusi dan mengusulkan programnya ke OPD terkait. Nanti kita masuk memberikan pengarahan di akhir ataupun di awal acara. Jadi, waktu masyarakat tidak terbuang untuk menunggu pembukaan,” ucap sosok bergelar doktor ini.
Amran Mahmud juga menjelaskan bahwa karena regulasi, saat ini segala sesuatu yang menggunakan anggaran daerah harus melalui proses perencanaan dan tahap lainnya. “Tidak ada lagi istilah karena kedekatan dengan Bupati dan Wakil Bupati sehingga bisa langsung mengusulkan program tanpa melalui musrenbang. Semua sekarang harus melalui musrenbang,” ucap Amran Mahmud.
Ketua DPD PAN Wajo ini juga menjelaskan, imbas pandemi COVID-19 sejak 2020 sampai sekarang, banyak program yang harus ditunda karena anggarannya dialihkan.
“Namun, kami tetap mengupayakan untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Wajo. Kita juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mengupayakan bantuan penganggaran ataupun penyelesaian program kami di Daerah,” ucapnya. (*)
Iklan Google AdSense
